(Polda) Papua Barat menyiapkan pasukan khusus yang akan ditempatkan di seluruh
Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Kapolda Papua Barat, Irjen. Pol. Drs. Daniel Tahi Monang
Silitonga, S.H., mengatakan seluruh potensi Polri akan dimaksimalkan agar
penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 berjalan aman dan damai.
“Pesan Pak Kapolri agar pengamanan dimaksimalkan. Ada
pasukan khusus yang siap bergerak kalau terjadi sesuatu,” ujarnya, seperti
dilansir Antaranews, Senin .
Irjen. Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga mengungkapkan bahwa
Polri menjamin penyaluran hak pilih masyarakat pada hari pemungutan suara
dengan menciptakan situasi wilayah yang tetap kondusif.
Irjen. Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan bahwa
pihak kepolisian juga melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
tokoh pemuda dalam menjaga kondusifitas wilayah setempat.
“All out, Polri selalu tampil dan memberikan yang
terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia memastikan sejumlah personel Polda Papua Barat nantinya
ditugaskan ke seluruh wilayah untuk membantu Polres jajaran dalam mengamankan
Pemilu 2024. Menurutnya metode tersebut menjadi solusi mengatasi keterbatasan
personil Polri pada beberapa Polres jajaran, baik di Papua Barat maupun Papua
Barat Daya.
Dengan demikian, seluruh tempat pemungutan suara (TPS)
dijaga ketat oleh anggota kepolisian, terutama daerah yang memiliki potensi
kerawanan.
Lebih lanjut, Irjen. Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga
mengatakan kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi
dan keamanan di kalangan masyarakat menjelang tahapan pemilu.
Menurutnya langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan
peran semua Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas tidak hanya memiliki peran edukasi dan
sosialisasi, namun mengumpulkan informasi intelijen awal dari lapangan untuk
dievaluasi pada setiap Polres jajaran.
Saat ini, Polda Papua Barat melakukan kajian terhadap
program kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis
kewilayahan atau Polisi RW. Hal itu bertujuan agar penempatan anggota
kepolisian di wilayah pelosok (remote area) berdampak signifikan terhadap
kondisi kamtibmas.
