Bid TIK Polda Kepri Penyerangan yang dilakukan
oleh kelompok KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, telah menyebabkan
hilangnya nyawa 8 orang karyawan PT. PTT. Aksi teror kelompok KKB terhadap 8
orang karyawan PT. PTT sudah jelas adalah pelanggaran HAM.
Tapi sampai saat ini tidak terdengar suara para pegiat HAM
menyuarakan pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok KKB itu.
Pertanyaan diatas juga disuarakan oleh Pengamat politik
Papua sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Marinus
Yaung. Ia mempertanyakan sikap para aktivis HAM yang masih diam seribu bahasa
atas pelanggaran HAM yang dipertontonkan oleh kelompok KKB di wilayah Papua.
Bahkan Pengamat politik Papua tersebut menyoroti
sikap aktivis HAM Papua yang tidak merespons kasus pembantaian sadis
terhadap delapan orang karyawan PT. Palapa Timur Telematika (PT. PTT)
oleh Kelompok KKB). Menurut Yaung, sikap aktivis HAM yang demikian sangat
diskriminatif dan rasial. Selasa (8/3/22).
“Di mana suara para aktivis kemanusiaan dan HAM di
Papua. Suara mereka diam ditelan bumi. Asumsi saya, mereka hanya memiliki
definisi HAM yang sangat rasial dan diskriminatif. Bagi mereka (aktivis HAM),
HAM hanya untuk orang asli Papua (OAP), sementara non OAP tidak,” jelas
Pengamat Politik Papua.
Menurut Marinus Yaung, sangat tidak pantas seorang aktivis
HAM bertindak rasial dan diskriminatif. Seorang pekerja HAM harus profesional,
siapapun korbannya harus menjadi perhatian.
“Saya pikir mereka tidak pantas untuk berbicara tentang
nilai kemanusiaan. Karena seorang pembela kemanusian bicara membela nilai
kemanusian, perspektifnya harus perspektif keadilan dan kebenaran.
Perspektifnya terbentuk dari kombinasi logika dan perasaan/hati nurani. Ini
harus dimiliki dan menjadi pedoman pegiat HAM, ” tegasnya.
Jika sikap sebaliknya, kata Marinus Yaung, maka perspektif
HAM dan kemanusian bersifat sudah dipastikan menjadi rasialis dan
diskriminatif.
“Para aktivis Papua yang perspektif HAM dan
kemanusiannya berkarakter rasialis dan diskriminstif, sesungguhnya mereka
bagian dari masalah Papua itu sendiri. Mereka bagian dari aktor-aktor dominan
yang ikut merawat kebencian, dendam, permusuhan dan kekerasan di Papua,” ungkapnya.
Padahal, menurut dia,
di sisi lain pihak pro kemerdekaan Papua saat ini tengah
mengagung-agungkan kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua. Sementara, malah kelompok
ini pula yang membuat pelanggaran HAM itu sendiri.
“Padahal mereka
sedang kencang-kencangnya teriak soal kedatangan Komisi HAM PBB ke
Indonesia,” tutupnya.
