(Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) akan menjadi yang terbesar ketiga di 2024, yakni Rp99,26 triliun.
Anggaran tersebut untuk menjaga kelancaran rancangan kerja
Polri 2024 yang bertema menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
(kamtibnas) dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan.
“Kami harap pagu ini akan bisa memenuhi kebutuhan dari mulai
membangun sumber daya manusia, memberikan tunjangan yang memadai hingga belanja
operasional untuk operasional kepolisian, dan dalam mendukung berbagai macam
aktivitas penting,” ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis .
Menkeu Sri Mulyani mengatakan kementeriannya mendukung
rencana kerja Polri pada tahun depan. Adapun isu kamtibmas yang sangat menonjol
tahun depan yaitu pelaksanaan pemilu, meski bukan satu-satunya.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, banyak ancaman kamtibmas yang
dapat berasal dari dalam dan luar negeri seperti aspek sosial, interaksi, dan
teknologi, yang perlu untuk terus diidentifikasi.
Terkait ekonomi inklusif dalam tema rencana kerja Polri, ia
berharap Polri dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi iklim usaha. Hal
tersebut karena ekonomi inklusif memiliki arti bahwa instansi publik, termasuk
kepolisian, bisa terus mendukung upaya pemerataan kesejahteraan.
Dengan demikian, masyarakat terutama di level akar rumput
bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dengan terlindungi dan merasakan pentingnya
kepastian sehingga mereka bisa terus mengembangkan usahanya secara baik dan
birokrasi, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) sebagai instansi
yang mendukung, tidak membebani.
“Ini tentu membutuhkan sebuah pemikiran yang
berorientasi pelayanan yang betul-betul prima,” tutur Menkeu Sri Mulyani.
Ke depan, Menkeu Sri Mulyani menegaskan akan terus bekerja
sama secara baik dengan institusi Polri lantaran menjaga Indonesia harus
dilakukan bersama seluruh kementerian/lembaga.
“Tidak ada satu instansi atau institusi bisa bekerja sendiri
untuk menanganinya. Oleh karena itu, kerja sama sinergi dan kolaborasi menjadi
keharusan,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
