Bid TIK Polda Kepri – Anggota Komisi IX DPR RI yang juga artis tanah air
Krisdayanti berharap dan berdoa agar pemberlakuan kebijakan Work From Home
(WFH) bagi para ASN dan pegawai swasta yang mudik berjalan efektif mengurangi
kemacetan arus balik.
“Tapi jika
diminta tanggapan mengenai WFH dadakan ini, saya hanya bisa berdoa semoga
efektif,” jelas Anggota Komisi IX DPR RI.
Harapan itu
disampaikan Krisdayanti saat diminta pendapat terkait saran Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang mengusulkan agar instansi swasta maupun
pemerintah menerapkan work from home (WFH) selama sepekan demi mengurangi
kemacetan saat arus balik lebaran.
Krisdayanti
menyatakan dirinya setuju dengan konsep WFH sepekan, tapi ia menyayangkan
karena keputusannya diambil agak terlambat. Karena prediksi puncak arus
mudiknya hari ini (kemarin) dan besok (hari ini). Orang yang sudah telanjur
beli tiket akan tetap pulang hari ini dan besok.
“Orang yang sudah di perjalanan melalui
jalur darat banyak juga yang sudah terlanjur di perjalanan menerjang arus
balik,” jelas Krisdayanti.
Menurut
Krisdayanti, usulan WFH ini seharusnya sudah disusun sebelum arus mudik
berlangsung. Semua perusahaan atau lembaga seharusnya sudah tidak asing dengan
skema WFH.
Karena sewaktu
Pandemi dalam posisi tinggi, perusahaan dan kantor pemerintah telah
melaksanakan WFH. Saat itu WFH sebagai cara mengendalikan penyebaran virus
Corona.
Krisdayanti
mengatakan seharusnya kebijakan WFH tidak hanya diterapkan bagi ASN saja.
Pasalnya, tidak semua pemudik merupakan ASN.
Selain itu,
Krisdayanti mengungkap alasan kenapa masyarakat kembali ke Jakarta di hari yang
sama sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan. Dia mengatakan jadwal masuk
kerja mereka memang berbarengan dengan kantor lain.
“Masyarakat
bukan ingin menghabiskan waktu dan tenaga di jalanan. Tetapi mereka terpaksa
segera pulang karena jadwal efektif bekerja di hampir semua perusahaan maupun
instansi pemerintahan dilaksanakan serentak,” jelas Krisdayanti.
Krisdayanti
menyebut seluruh pejabat pembina kepegawaian atau penanggungjawab perusahaan
seharusnya sudah mengatur pembagian jadwal sesuai dengan fungsi dari perusahaan
masing-masing agar penyelenggaraan operasional perusahaan atau pemerintahan
tetap berjalan lancar. Hal tersebut, katanya, juga dilakukan demi menekan angka
kemacetan demi keamanan dan kenyamanan bersama.
