Bagi yang menolak atau menghalangi vaksinasi Covid-19 ada sanksi administratif yang sudah diatur dalam Perpres nomor 14 tahun 2021.
“Program vaksinasi harus berhasil dan tidak boleh gagal,” tegas Wapres Ma’ruf saat memberikan sambutan dalam penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik lingkup Polri tahun 2020 secara daring, Selasa (16/2/21).
Wapres Ma’ruf mengakui upaya pemerintah menangani masalah Covid-19 masih jauh dari tuntas.
Sejak pertengahan Januari 2021, pemerintah memulai program vaksinasi massal dengan sasaran 182 juta atau 72 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Upaya tersebut menurut Wapres Ma’ruf, merupakan program vaksinasi terbesar dan paling menentukan yang pernah dilaksanakan sehingga harus berhasil.
Wapres RI kembali mengingatkan agar program ini jangan sampai gagal karena ini menyangkut ketahanan tubuh masyarakat.
Untuk itu pada 9 Februari 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres 14 tahun 2021 yang intinya menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 sifatnya wajib bagi mereka yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan. Perpres tersebut juga menetapkan sanksi administratif bagi mereka yang menolak atau menghalangi vaksinasi Covid-19.
Secara tegas Wapres Ma’ruf meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit dan seluruh jajaran kepolisian untuk mengawal, dan memberikan dukungan penuh bagi keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
“Saya ingin mengulangi lagi tugas ini tidak boleh gagal dan harus berhasil, karena ini cara paling efektif untuk menekan dan mencegah penularan virus Covid-19 selain penerapan protokol kesehatan secara ketat,” jelas Ma’ruf Amin memberi penekanan.
Wapres RI juga meminta masyarakat memahami dan mematuhi peraturan pemerintah terkait vaksinasi Covid-19. Ini sebagai langkah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu akan melindungi diri, keluarga, dan orang lain.
“Sekali lagi saya meminta seluruh jajaran Polri membantu pemerintah untuk vaksinasi Covid-19. Program ini jangan sampai gagal,” tegas Wapres Ma’ruf Amin. (ng/bq/hy).
