Bid TIK Polda Kepri– Mataram. Wakapolda NTB Brigjen.
Pol. Drs. Ruslan Aspan, S.I.K., yang sebagai Kasatgas TPPO Polda NTB, menilai
banyak masyarakat di daerah yang memilih cara instan untuk bisa bekerja di luar
negeri.
“Kebanyakan masyarakat kita maunya instan, tetapi tidak
tahu bahwa ada bahaya yang mengincar. Ini perlu kami berikan edukasi ke
masyarakat agar kemudian tidak menjadi korban TPPO (tindak pidana perdagangan
orang),” ungkap Wakapolda NTB dilansir dari laman antaranews, Selasa
(13/6/23).
Brigjen. Pol. Drs. Ruslan Aspan mengatakan bahwa dirinya
telah menyikapi persoalan tersebut dengan memerintahkan anggota satgas daerah
(satgasda) untuk lebih mengoptimalkan upaya pencegahan melalui kegiatan
penyadaran masyarakat agar bekerja di luar negeri secara prosedural.
“Satgasda TPPO Polda NTB tidak hanya fokus dalam hal
penindakan, namun juga mengupayakan langkah pencegahan pekerja migran Indonesia
bekerja di luar negeri secara nonprosedural. Sesuai surat perintah tugas
pembentukan Satgas TPPO pada 5 Juni 2023, Satgasda TPPO Polda NTB membawahi
delapan bidang, ada penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan lainnya,”
jelas Wakapolda.
Wakapolda menambahkan, sesuai instruksi Kapolri Jenderal
Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang meneruskan amanat Presiden Joko
Widodo, dengan terbentuknya Satgasda TPPO di setiap daerah dapat memberikan
kemudahan dalam mengungkap jaringan TPPO.
“Melalui Subsatgasda Bidang Rehabilitasi TPPO Polda NTB juga
akan terlibat dalam pendampingan korban. Jadi, bukan hanya penindakan, ada juga
rehabilitasi korban. Memang saat ini belum ada pendampingan, tetapi untuk ke
depannya akan ada. Setidaknya kami bisa membantu upayakan agar para korban di
Lampung dan di Sumatera Utara itu mendapatkan hak restitusi,” tutup
Wakapolda.
