Rapat ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI meminta penebalan pasukan untuk pelaksaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro di wilayah Jawa Timur, terutama Madura. Upaya ini dilakukan agar lonjakan kasus covid-19 bisa dikendalikan.
Panglima TNI memastikan, pasukan TNI dari Marinir, Yonif Mekanis 516/CY dan Yonarh 8/MBC, serta Pasukan Brimob dari Polda Jatim akan memperkuat pelaksanaan PPKM Mikro. Panglima TNI meminta petugas harus melaksanakan tugas dengan optimal.
“Baik untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, penyekatan, testing, tracing, pengawasan isolasi mandiri, pemantauan dan distribusi logistik,” terang Panglima TNI, Jumat (18/06/2021).
Para petugas akan bertugas di titik penyekatan sisi Jembatan Suramadu dan dari arah Sampang, Pamekasan, Sumenep. Warga yang akan melintas harus melaksanakan tes swab antigen. Hal serupa juga berlaku untuk penumpang di Pelabuhan Kamal dan Tanjung Perak.
Panglima TNI juga menekankan agar para petugas untuk melaksanakan terus pemantauan kasus aktif, angka kematian, angka kesembuhan, serta bed occupancy ratio (BOR) ICU dan isolasi. Data tersebut harus dilapokan agar menjadi data evaluasi.
“Data yang objektif tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali,” lanjut Panglima TNI.
Perawatan juga harus berjalan dengan baik. Yaitu menyangkut ketersediaan tempat tidur rumah sakit, tenaga kesehatan, alat kesehatan yang dibutuhkan, dan obat-obatan. Selain itu, tempat dan pelaksanaan isolasi mandiri dan tentunya hal tersebut harus selalu dievaluasi guna mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan.
“Harus dipahami oleh setiap petugas bahwa tugas posko PPKM Mikro di antaranya pelacakan kontak erat, pengawasan ketat isolasi mandiri, menutup tempat umum, melarang kerumunan, membatasi keluar masuk RT/RW serta pencatatan data,” jelas Panglima TNI.
