Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta kepada seluruh Kepala Balai Pelayanan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk memperkuat komunikasi dengan
Polri dalam rangka mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Paling tidak kami harus bisa mendukung informasi
kepada Polri. Negara tidak boleh kalah dengan pelaku sindikat migran ilegal dan
TPPO,” ujar Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika
BP2MI, Brigjen Pol. Suyanto, dalam konferensi pers, Selasa (13/6/23).
Data BPS2MI mencatat, pekerja migran Indonesia mencapai
sekitar 9 juta. Namun, hanya 4,7 juta yang terdata. Sementara sisanya
terindikasi non prosedural.
“Tidak ada yang melarang untuk bekerja di luar negeri.
Namun para pekerja ini harus mengikuti aturan yang berlaku,” terang
Brigjen Pol. Suyanto.
BP2MI telah melakukan kegiatan pencegahan hingga 526 kali,
dengan menggagalkan pekerja migran yang akan diperkerjakan di luar negeri
sejumlah 8.161 orang. Dari jumlah tersebut, 80 persen adalah wanita.
Untuk itu, BP2MI berkomitmen untuk terus dapat membantu
serta mendukung jajaran kepolisian terkait pencegahan dan perlindungan dari
kasus TPPO.
“Kerja sama, sinergi, dan kolaboratif antara BP2MI dan
seluru pihak yang berkepentingan untuk menyelamatkan anak bangsa sebagai bentuk
negara hadir dan negara tidak boleh kalah,” tutup Brigjen Pol. Suyanto.
