Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel mengatakan penegakan hukum terutama kinerja Kejaksaan Agung dan Polri sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mulai memberikan harapan. Sejumlah sinyal perbaikan ditangkap publik meski masalah mendasar, seperti budaya taat hukum dan mentalitas aparat, masih belum terselesaikan.
Ia menjelaskan hasil evaluasi masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum ini terekam dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring (IDM).
Mayoritas responden (85,7 persen) saat ini menilai kondisi penegakan hukum selama dua tahun pemerintahan ini berjalan sama baik, bahkan lebih baik, dibandingkan dengan periode sebelumnya menurut publik. Hanya 12,1 persen yang menyatakan kondisi penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan sebanyak 2,2 persen tidak memberikan pendapat.
“Persepsi dan sikap publik terhadap lembaga-lembaga hukum yang berkinerja sangat baik dan banyak membawa perubahan akan penegakan tergambar dengan Apresiasi tertinggi diraih Kejaksaaan Agung yang diapresiasi oelh publik berkinerja baik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang di apresiasi 88,6 persen responden,” ujar Fahmi Hafel melalui keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).
Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia yang diapresiasi 80,2 persen Respoden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diapresiasi 67,6 persen responden, dan Mahkamah Agung 52,1 persen.
Kata Fahmi, hasil survei juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tertinggi tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dibandingkan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.
