Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Anggota Satgasus
Pencegahan Korupsi Mabes Polri, Yudi Purnomo, menyampaikan bahwa upaya
pencegahan korupsi merupakan komitmen dari Polri agar potensi kerugian uang
negara akibat korupsi bisa dihilangkan.
Hal itu disampaikan terkait dengan pendampingan Kementerian
Sosial (Kemensos) oleh Satgasus Pencegahan Korupsi. Selain Kemensos, Satgasus
juga sudah melaksanakan kegiatan pencegahan di berbagai instansi, antara lain
Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian
Keuangan termasuk juga beberapa BUMN.
“Pencegahan korupsi merupakan perintah langsung Kapolri
yang ingin korupsi bisa dicegah agar program program pemerintah dapat berjalan
dengan efektif dan efisien secara transparan dan akuntabel,” jelasnya
dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5/23).
Mantan Penyidik KPK ini menjelaskan bahwa Satgasus berharap
dengan pendampingan yang diberikan dapat dilakukan perbaikan sistem, mencegah
korupsi tidak terjadi lagi di instansi atau lembaga tersebut. Namun, jika masih
ada yang tetap berani melakukan tindak pidana korupsi, maka wajib untuk
ditindak dan dihukum berat.
Menurutnya, Tim Satgasus yang ditugaskan Kapolri untuk
bidang pencegahan tindak pidana korupsi (tipidkor) di bansos dilakukan oleh
orang-orang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang antikorupsi.
Ditambahkan Budi Agung Nugroho selaku ketua tim, satgasus
tipidkor menjalin komunikasi dengan Kemensos sejak Februari 2023 dengan
komitmen yang sama dalam pencegahan korupsi. Komitmen tersebut ditindak lanjuti
dengan rapat intens yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI untuk
membahas isu–isu dalam penyaluran bansos terkait program perlindungan sosial,
sembako, bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya pada Tahun Anggaran
2023.
“Dalam pelaksanaan pencegahan TPK, tim bansos satgasus
bersama dengan Kemensos melakukan sosialisasi, audiensi dan kunjungan langsung
ke daerah pada saat bansos disalurkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, sosialisasi pencegahan dan
efektivitas penyaluran bansos yang telah dilakukan kepada para pendamping PKH
dan TKSK bertujuan agar penyaluran bansos dilakukan secara transparan dan
akuntabel serta memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
Audiensi juga dilakukan dengan Dinas Sosial di daerah setempat, Himbara, PT Pos
Indonesia sebagai penyalur bansos, dan Kepolisian guna mengetahui proses
penyaluran termasuk kendala yang dihadapi di lapangan.
Ia menambahkan, kunjungan langsung juga sudah dilakukan oleh
satgasus dengan mendatangi keluarga penerima manfaat dan mendatangi lokasi
penyaluran untuk melihat apakah penyaluran bansos ini tepat sasaran. Ke depan,
menurutnya, satgasus akan memperluas wilayah pencegahan tipidkor guna
memastikan bahwa penyaluran bansos dilaksanakan dengan efektif dan tidak ada
penyimpangan serta memperoleh informasi terkait akar masalah yang kerap menjadi
isu khususnya di daerah dalam penyaluran bansos agar dapat memberikan solusi
tepat.