“Ada 31 hakim, termasuk Hakim Konstitusi, ada 8 komisioner, diantaranya Komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat, terlalu banyak, banyak sekali,” tambah Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden Jokowi menilai perlu ada evaluasi total. Apalagi, menurutnya, korupsi semakin canggih lantaran kerap dilakukan lintas negara dan multiyurisdiksi dengan menggunakan teknologi mutakhir.
“Artinya ini kita perlu evaluasi total. Saya setuju tadi disampaikan ketua KPK, pendidikan, pencegahan dan penindakan. Iya. Ini tapi ada sesuatu yang harus di evaluasi total. Kita butuh upaya bersama yg lebih sistemik dan masif yang gunakan teknologi terkini untuk cegah korupsi,” tutup Presiden Jokowi.
ndt/pr/nm
