Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Presiden RI Joko Widodo
meminta seluruh kementerian, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah
(pemda) menggunakan kartu kredit pemerintah untuk berbelanja produk-produk
dalam negeri.
“Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah
daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS
(Kode QR Standar Indonesia) antarnegara,” ujar Presiden Jokowi saat
memberikan sambutan secara daring di Festival Keuangan Ekonomi Digital 2023 di
Jakarta, Senin (8/5/2023).
Presiden Jokowi mengatakan penggunaan kartu kredit
pemerintah dan perluasan QRIS di kawasan akan mengakselerasi ekonomi dan
mendorong keuangan digital yang inklusif.
Menurut Presiden Jokowi, kunci untuk terus tumbuh dan
berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Ia pun meminta agar inovasi dalam
sistem pembayaran berbasis digital terus dikembangkan.
Inovasi itu seperti penggunaan kartu kredit pemerintah yang
harus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah.
“(Kartu kredit pemerintah) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan
memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah,” tutur Presiden
Jokowi.
Presiden Jokowi juga meminta agar pengembangan konektivitas
pembayaran seperti dengan metode QRIS di kawasan perlu terus diperkuat agar
dapat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan. Hal tersebut sejalan dengan
tujuan dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.
“Saya harap QRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah
dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam
negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” jelas Presiden Jokowi.
Meski demikian, Jokowi mengingatkan agar setiap inovasi
dalam sistem pembayaran dilakukan secara hati-hati dan mengantisipasi berbagai
risiko. Inovasi sistem pembayaran juga harus memiliki sistem keamanan yang
andal, dan menerapkan sistem perlindungan konsumen yang memadai.
“Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana
regulasi dan pengawasan, pemantauan, dan implikasi terhadap nilai tukar serta
keberlanjutan adopsi standar internasional-nya,” terang Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi memaparkan ekonomi dan keuangan digital di
Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40 persen dari total transaksi ekonomi
digital ASEAN. Karena itu, Indonesia akan terus berperan sebagai pemain utama
ekonomi digital di ASEAN.
Adapun nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan
mencapai 130 miliar dolar AS di 2025 dan mencapai sekitar 315 miliar dolar AS
di 2030.
