Bid TIK Polda Kepri Bid TIK Polda Kepri
– Jakarta. Presiden RI Joko Widodo
meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak alergi terhadap digitalisasi dan
perkembangan teknologi.
“ASN jangan alergi terhadap teknologi dan
digitalisasi, ini sangat penting,”
ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional Korps
Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa .
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh kelincahan untuk
mengejar perubahan yang begitu cepat terjadi, guna menjadi negara maju.
“Butuh kelincahan kita itu, karena perubahannya,
berubah-ubah akan sangat cepat sekali, dan juga tidak bisa kita cegah lagi.
Mengejarnya harus lewat teknologi dan digitalisasi. Karakter itu yang menurut
saya harus terus disampaikan kepada seluruh anggota Korpri,” pinta
Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi kembali mengingatkan apabila Indonesia tidak
bisa memanfaatkan peluang, utamanya dalam tiga periode kepemimpinan ke depan,
maka Indonesia bisa terjebak pada negara dengan pendapatan menengah.
“Kalau kita tidak bisa mengubah sistem yang ada,
menjadi lebih cepat menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien ya kita akan
terjebak kepada middle income trap, padahal peluangnya besar sekali,”
jelas Presiden Jokowi.
Dia menekankan bonus demografi akan muncul di 2030. Selain
itu, Indonesia memiliki berkah sumber daya alam yang sesuai dengan tuntutan
zaman yakni nikel yang diperlukan untuk baterai kendaraan listrik.
“Tapi kesempatan itu hanya muncul biasanya dalam satu
peradaban, sebuah negara itu hanya sekali. Dan disampaikan kepada saya dari
World Bank dari OECD, dari IMF, dari McKenzie semuanya menyampaikan, ‘Presiden
Jokowi hati-hati Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat, tapi kalau
ditangani dengan cara yang keliru, rutinitas, monoton, mohon maaf negara Anda
akan terjebak pada negara berpendapatan menengah terus seperti yang terjadi di
Amerika Latin’,” jelas Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu dia menegaskan karakter ASN harus berubah,
tidak monoton dan tidak terpaku rutinitas. ASN diminta inovatif dan adaptif
terhadap perubahan-perubahan yang ada.
“Regulasi baik itu undang-undang, permen, perda, nanti
ada peraturan dinas, peraturan menteri, ada peraturan dirjen, itu kurangi,
karena sekarang butuh fleksibilitas yang tinggi,” tutup Presiden Jokowi.
