Penandatangan perjanjian tersebut dilaksanakan di Kantor Bea & Cukai, Jakarta Timur. Kadiv Hubinter Polri Irjen. Pol. Krishna Murti mengatakan, saat ini ancaman yang akan hadir di Indonesia dan berpotensi mengganggu ketahanan NKRI adalah human security.
Baca juga :
“Di mana pelakunya adalah para non – state actors. Kalau pelakunya non – state actors, maka yang dikedepankan adalah fungsi-fungsi polisional. Ketika bicara fungsional, kita tidak bicara polisi saja, tetapi kementerian, lembaga, institusi yang memiliki kewenangan penegakana hukum, termasuk Bea & Cukai,” ujar Irjen. Pol. Krishna Murti di Jakarta pada Kamis .
Untuk itu lah, menurut Irjen. Pol. Krishna Murti, Polri dan Bea & Cukai harus berkolaborasi. Namun, di sisi lain, berkolaborasi dan bersinergitas tidak lah cukup. Ia mengatakan, lintas transnasional antar negara harus disatukan.
Penandatangan ini memungkin sistem dan jaringan I-24/7 ini bisa diakses oleh Bea & Cukai. “Mulai dari database perlintasan manusia sampai database yang receh-receh, misalnya mobil hilang,” kata Irjen. Pol. Krishna Murti.
Kerja sama ini pun disambut baik oleh Bea & Cukai. “Kami harapkan kerja sama ini menjadi modal kita berkolaborasi lebih baik. Sebab, kalau tidak kita formalkan, kita ganti orang, suka kadang-kadang lupa. Jadi siapa pun nanti yang memegang, menjabat, bisa menjalankan ini,” ujar Dirjen Bea & Cukai, Hari Pabean di lokasi yang sama.
