Bid TIK Polda Kepri
– Tangerang. Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang, Kombes. Pol. Zain Dwi
Nugroho, S.H., S.I.K., M.Si., menyebutkan dari 13 kecamatan di Kota Tangerang
dan lima kecamatan di Kabupaten Tangerang yang masuk wilayah hukumnya tidak ada
tempat pemungutan suara Pemilu 2024 masuk kategori sangat rawan.
“Untuk di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota,
Polda Metro Jaya, hanya ada TPS rawan dan kurang rawan, kalau yang sangat rawan
tidak ada,” ujarnya, dilansir dari Antaranews, Sabtu (14/10/23).
Pihaknya telah melakukan klasifikasi tingkat kerawanan TPS berdasarkan
indikator yang diperoleh. Misalnya, untuk kategori rawan, TPS tersebut
lokasinya jauh dari markas kepolisian dan pernah terjadi pelanggaran pada
pemilu sebelumnya.
Dalam keterangannya ia menyebutkan bahwa mengenai simulasi
sispamkota, kegiatan itu dilaksanakan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas
pada Pemilu 2024.
Selain itu, simulasi juga untuk memantapkan kesiapan
personel, sarana prasarana dan cara bertindak dalam mengantisipasi potensi
kerawanan yang akan timbul selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Tentunya sispamkota ini untuk mengecek kesiapan
personel, sarana dan prasarana maupun cara bertindak yang dilakukan oleh Polres
Metro Tangerang Kota didukung TNI dan kekuatan lainnya menghadapi segala
situasi kerawanan yang mungkin terjadi, baik situasi hijau, kuning maupun merah
di setiap tahapan Pemilu 2024,” ujarnya.
Kombes. Pol. Zain Dwi Nugroho, menambahkan simulasi
sispamkota ini dilaksanakan bekerja sama dengan TNI, KPU, Bawaslu, dan
Pemerintah Kota Tangerang serta didukung Satuan Brimob dan Unit Satwa
Ditsamapta Polda Metro Jaya.
Dalam simulasi sispamkota ini terdapat 640 personel Polri,
30 personel TNI, 20 personel Satpol PP, dan 10 personel Dishub Tangerang yang
terlibat dalam kegiatan tersebut.
Pelaksanaan simulasi berjalan lancar. Hal itu terlihat dari
keterpaduan dan kekompakan seluruh personel yang terlibat dan mampu memainkan
perannya masing-masing sesuai skenario yang disiapkan.
Ada beberapa skenario yang diperagakan, yakni patroli skala
besar untuk cipta kondisi menjaga kamtibmas, penertiban APK, pengawalan
logistik pemilu, pengamanan TPS, pengamanan rapat pleno KPU, dan pengamanan
unjuk rasa.
“Nantinya setiap personel yang terlibat diharapkan
mengerti dengan peran dan tugasnya masing-masing di segala situasi yang mungkin
terjadi selama pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024,” tutupnya.