“Deteksi dini potensi konflik perlu dilakukan secara maksimal guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang dapat menghambat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis,” terang Kapolda Sumsel Irjen Pol. Eko Indra Heri di Palembang, Jumat, (18/08/20).
Irjen Pol. Eko Indra Heri menjelaskan untuk mendeteksi dini potensi konflik jajaran Polda Sumsel berupaya memetakan daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang dan saat pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara serentak di tujuh Kabupaten di Provinsi Sumsel yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Pali, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.
“Pemetaan daerah mana saja yang dinilai rawan gangguan kamtibmas perlu dilakukan untuk melakukan persiapan personel pengamanan dan peralatan pendukung agar seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai harapan bersama,” terang Jenderal bintang dua.
Kapolri telah mengeluarkan Telegram Nomor:307/16 Juni tentang rincian tahapan dan program yang dijadwal sebagai pedoman pengamanan pilkada serentak pada akhir tahun 2020 ini. Perintah pertama adalah mendeteksi dini dan monitoring pasca turunnya aturan KPU Nomor:5/2020/12 Juni, kedua koordinasi aktif dengan penyelenggara pilkada dan lainnya serta menyusun rencana operasi di masing masing wilayah dengan sandi operasi mantap praja 2020. Kemudian pelibatan pengamanan Polri sesuai dengan ketentuan yakni 2/3 personel Polri, anggota TNI dan Linmas untuk mengamankan pelaksana pilkada.
Pola pengamanan ada indikator yang dikaji pertama dimensi penyelenggara di tengah pandemi covid 19, kontestan, potensi gangguan kamtibmas dan dimensi ambang gangguan pilkada seperti potensi konflik pilkada adanya praktek politik uang (money politic), politik identitas, ujaran kebencian serta kampanye hitam dan protokol kesehatan COVID-19, tutup Irjen Pol Eko Indra Heri.
(ym/bq/hy)