Bid TIK Polda Kepri – Padang. Polri selama proses
Pemilu telah menjadi fokus yang utama dalam menjaga integritas demokrasi di
negeri ini. Dalam sebuah langkah yang mempertahankan demokrasi yang kuat, Polri
telah berkomitmen untuk menjaga netralitasnya sebagai lembaga penegak hukum selama
Pemilu.
Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri memiliki peran
penting dalam mengawasi dan memastikan keamanan selama proses pemilihan
berlangsung, tetapi mereka harus menjaga sikap netral tanpa memihak kepada satu
kandidat atau partai politik tertentu.
“Pimpinan Polri selalu mengingatkan akan kewajiban sebagai
penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu tanpa campur
tangan dalam urusan politik,” ungkap Kabid Humas Polda Sumbar Kombes. Pol. Dwi
Sulistyawan, S.I.K., Selasa (24/10/23).
Kombes. Pol. Dwi Sulistyawan menambahkan, bahwa tindakan
yang melanggar netralitas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang
berlaku. Ini mencakup larangan anggota Polri untuk aktif berpartisipasi dalam
kegiatan politik, seperti menjadi anggota partai politik atau mendukung
kandidat tertentu di Pemilu.
“Tidak itu saja, Kepolisian Republik Indonesia telah
menjalankan tugas ini dengan baik selama pemilihan-pemilihan sebelumnya, dan
harapannya adalah hal ini akan terus berlanjut untuk menjaga kepercayaan rakyat
terhadap proses demokrasi di Indonesia,” jelas Kabid Humas.
Kabid Humas menambahkan, netralitas anggota Polri dalam
Pemilu adalah komitmen yang penting untuk menjaga integritas demokrasi di
Indonesia. Dengan menjaga netralitas, Polri berperan sebagai penjaga keamanan
dan ketertiban, sambil memastikan bahwa proses pemilihan berjalan adil,
transparan, dan bebas dari campur tangan politik.
“Ini adalah langkah yang paling utama untuk memastikan bahwa
demokrasi di Indonesia terus berkembang dan menjadi contoh yang baik bagi
negara-negara lain di dunia,” tutupnya.
