Dalam kesempatan tersebut masing – masing dari para Kepala SKPA memaparkan jumlah anggaran baik yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Serta jumlah yang sudah terealisasi, dan kendala yang dihadapi.
Sementara itu, Direskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh.,S.E.,M.M., Dalam paparannya, secara tegas menyatakan bahwa, Polda Papua Kejati Papua dan BPKP, siap mendukung Pemerintah Provinsi Papua dalam menggerakkan roda pemerintahan.
Secara khusus, Polda Papua sama sekali tidak berniat mencari – cari kesalahan, dalam penggunaan anggaran tersebut. Polda Papua akan mendukung penuh kegiatan pemerintah, apalagi berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.
“Kami dari Polda Papua, Kejati dan BPKP siap mendampingi serta mengawal penyerapan Anggaran Pemerintah. Agar tidak terjadi penyimpangan maupun keragu – raguan, dan bukan mencari kesalahan. Untuk memudahkan komunikasi, para pihak akan menggunakan sarana TI (Teknologi Informasi) dalam berkoordinasi,” terang Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh.,S.E.,M.M
Rapat yang berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan ketat tersebut juga membahas tentang percepatan ataupun kendala dalam penyaluran program perlindungan sosial, dan belanja modal terkait Bakti Sosial.
