Rapat Teknis Lintas Sektoral dalam rangka Pencegahan dan Penindakan Terhadap
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non
Prosedural sebagai upaya memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
Kamis .
“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kepri
untuk menjaga keamanan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa
warga Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri mendapatkan perlindungan
yang memadai,” jelas Wakasatgas TPPO 1 Polda Kepri Dirreskrimum Polda Kepri
Kombes. Pol. Adip Rojikan, S.I.K., M.H.
“Sebagai institusi pemerintah, kita harus terus
berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap TPPO dan PMI
secara Non-Prosedural. Kita tidak boleh membiarkan wilayah Kepulauan Riau
menjadi tempat yang nyaman bagi pelaku TPPO,” tambah Wakasatgas 1 TPPO Polda
Kepri.
Kombes. Pol. Adip Rojikan juga menyampaikan dalam usaha
pencegahan dan penindakan terhadap TPPO dan PMI Non-Prosedural, Polda Kepri
telah mengungkapkan 37 kasus selama periode 5 Juni hingga 9 Agustus 2023.
Jumlah tersangka yang terlibat sebanyak 61 orang, dan sebanyak 153 korban
berhasil diidentifikasi dari kasus-kasus tersebut. Saat ini, semua kasus
tersebut sedang dalam proses penyidikan.
“Pada hari yang baik ini marilah kita tetap bersatu dalam
hati, pikiran, dan teguhkan komitmen kita, sehingga kita memiliki persepsi dan
tujuan yang sama: “Memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat di Bunda
Tanah Melayu, Bumi Segantang Lada, Kepri yang kita cintai bersama”, ungkap
Wakasatgas TPPO 1 Polda Kepri.
Wakasatgas TPPO 1 Polda Kepri menambahkan bahwa Polda Kepri
bersama BP3MI Provinsi Kepri dan Kanwil serta Kemenkumham Provinsi Kepri
berkomitmen untuk terus melindungi warga masyarakat, terutama para pekerja
migran Indonesia dari ancaman TPPO dan eksploitasi. Pihaknya percaya bahwa
dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, dapat menciptakan lingkungan
yang lebih aman dan terbebas dari kejahatan semacam ini.
