Presiden Jokowi Teken Perpres No. 7/2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

Bid TIK Polda Kepri Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pada 25 Januari 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. “Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit  yang…

Read More

Presiden Jokowi Beri Waktu 2 Bulan Selesaikan Masalah Pemukiman Warga di Kawasan Hutan

Bid TIK Polda Kepri Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 2 (dua) bulan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah konflik pemukiman di kawasan hutan, termasuk di dalamnya kawasan hutan yang sudah menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Mengutip arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2) siang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Read More

Lindungi Warga, Presiden Jokowi: Pendataan dan Penataan Tanah di Kawasan Hutan Harus Dipercepat

Bid TIK Polda Kepri Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama kepada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan hutan. “Kemarin saat saya ke Bengkulu bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya itu sudah kampung lama, kemudian ada swasta…

Read More

Jamin Pemilu Aman, Menko Polhukam Imbau Masyarakat Tetap Tinggal di Indonesia

Bid TIK Polda Kepri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum pada 17 April 2019 mendatang akan berjalan aman. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar tetap tinggal di Indonesia, dan menggunakan hak pilihnya dengan baik. “Banyak teman-teman yang percaya isu, kemudian sudah siap-siap untuk kabur ya, beli tiket, siap-siap…

Read More

Harus Ajukan Cuti, Mendagri: Kepala Daerah Punya Hak Politik Berkampanye

Bid TIK Polda Kepri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki hak politik, termasuk melaksanakan kampanye. Hal ini dikarenakan jabatan kepala daerah merupakan jabatan politis yang didukung, dipilih, diajukan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. “Seluruh kepala daerah punya hak politik, berhak untuk kampanye karena yang bersangkutan adalah…

Read More

Gelar MotoGP 2021, Seskab: Sirkuit Mandalika Akan Seperti di Singapura Atau Monaco

Bid TIK Polda Kepri Pemerintah memastikan serius mempersiapkan kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjadi tempat penyelenggaraan MotoGP 2021 mendatang. Pemerintah bahkan akan berupaya agar Mandalika menjadi salah satu race (sirkuit) yang cukup baik seperti di Singapura maupun di Monaco. “Presiden memprioritaskan Mandalika menjadi tempat sport wisata. Selain nanti ada MotoGP, tentunya juga…

Read More

Dulu Sering Dengar Keluhan Biarpet, Presiden: Sekarang Alhamdulillah Tidak Ada

Bid TIK Polda Kepri Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dulu banyak mendengar keluhan mengenai pemadaman listrik atau biarpet terutama di daerah industri pariwisata namun sekarang sudah tidak ada lagi. “Sekarang ya alhamdulillah sudah tidak ada keluhan-keluhan pemadam listrik. Tetapi juga kita tetap ingin membangun pembangkit listrik agar juga mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga…

Read More

Bagikan PKH dan BPNT Di Cilacap, Presiden: Direm, Rencanakan, dan Tepat Sasaran

Bid TIK Polda Kepri Kepala Negara juga mengingatkan kembali agar dana yang diterima dipergunakan untuk hal-hal yang penting, seperti keperluan sekolah maupun peningkatan gizi anak. “Agar anak kita ini sehat-sehat semuanya, pertama. Anak kita juga karena gizinya baik otaknya juga jadi cerdas-cerdas semuanya, pintar-pintar semuanya. Nggih mboten?” ujarnya. Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengingatkan agar…

Read More

Serahkan 1.500 Sertifikat di Cilacap, Presiden Jokowi: Hati-Hati Kalau Dijadikan Agunan ke Bank

Bid TIK Polda Kepri Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjadikan sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman ke bank. Ia menekankan, agar dikalkulasi betul besar angsuran pinjaman yang harus dibayar setiap bulannya. “Tolong dihitung, tolong dikalkulasi. Dihitung, dikalkulasi bisa nyicil enggak, bisa ngangsur enggak. Kalau enggak, enggak usah yang namanya ini dipakai…

Read More