Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Menteri Sosial (Mensos)
Tri Rismaharini mengatakan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi fondasi untuk
memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Core (inti) TPPO itu kemiskinan, maka dari itu di
perbatasan rentan TPPO. Kalau ekonominya baik, tidak mungkin mereka tergiur
ajakan-ajakan itu. Untuk itu, kami di Kementerian Sosial berupaya melakukan
penguatan kemandirian agar mereka tidak tergiur untuk migrasi,” ujar
Mensos Risma di Jakarta, Rabu (21/6/23).
Mensos Risma mengatakan ada pendekatan khusus
untuk kawasan perbatasan, di mana kasus TPPO banyak terjadi yaitu dengan
menguatkan mereka untuk membangun usaha agar bisa keluar dari kemiskinan.
“Di Kalimantan Selatan misalnya, itu ada TPPO,
korbannya dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk itu terus kita
gali potensi apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan ekonominya,” terang
Mensos Risma.
Mensos Risma menjelaskan selama ini korban
TPPO sudah ditangani di beberapa balai milik Kemensos. Kemensos memiliki 37
balai yang tersebar di berbagai provinsi, yang juga menjadi pusat
pelatihan.
“Kami juga dibantu oleh Pos Batas Lintas Negara (PBLN).
Nanti akan ada empat kios di lokasi PBLN, salah satunya perbatasan Indonesia
dengan Papua Nugini, akan kami buat kios untuk warga berdagang,” jelas
Mensos Risma.
Ia menegaskan kasus pengentasan kemiskinan ekstrem ini
menjadi upaya utama dari Kemensos untuk memberantas TPPO, karena masyarakat
juga tentu terpaksa melakukannya karena masalah ekonomi.
“Saya yakin mereka itu terpaksa melakukannya. Kita
harus turun karena itu berat, kalau masyarakat mandiri
ekonominya kan bisa tertangani,” ujar Mensos Risma.
