Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Komisi Pemilihan Umum
(KPU) RI menggandeng TNI-Polri dalam penyaluran suplai logistik Pemilu 2024 di
daerah rawan konflik. Tidak hanya rawan konflik, TNI-Polri juga diminta
membantu penyaluran pada wilayah 3T (terdalam, terluar, tertinggal).
“Kami bekerja sama dengan TNI-Polri, dukungan
distribusinya terutama di daerah-daerah terdalam, terluar yang sulit diakses.
TNI dan Polri yang punya armada, peralatan yang mampu menembus serta personil
yang tangguh untuk membantu proses distribusi,” ujar Komisioner KPU
Yulianto Sudrajat dalam keterangan persnya, Selasa (8/8/23).
Yulianto mengatakan, KPU tidak ingin penyaluran logistik
Pemilu 2024 berantakan. Ia berharap, H-1 pemungutan suara, seluruh logistik
sudah lengkap tersalurkan di semua TPS di Indonesia.
“Sehingga distribusi logistik bisa tepat waktu, tepat
jumlah, tepat jenisnya, sampai ke TPS H-1 hari pemungutan suara. Kita
koordinasikan dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memetakan jalur
logistik,” ucap Yulianto.
Selain itu, menurut Yulianto, pemetaan titik pendistribusian
logistik sangat berpengaruh pada efisiensi waktu. Oleh sebab itu, pemetaan
penyaluran logistik sudah jauh-jauh hari dilakukan KPU Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota.
“Perusahaan percetakan katakanlah, titik-titiknya di
mana, sehingga proses dari pelabuhan, dari bandara itu butuh waktu makan berapa
lama. Koordinatnya di mana, sudah dipetakan, di samping KPU Kabupaten/Kota
secara mandiri bertanggung jawab distribusi logistik H-1 ke TPS,” ujar
Yulianto.
