Bid TIK Polda Kepri– Jakarta. Komisi Informasi (KI)
Pusat menunjuk beberapa tokoh sebagai duta keterbukaan informasi, yakni
Menkopolhukam Mahfud MD, pakar komunikasi politik Effendy Gozali, tokoh
pers Wina Armada Sukardi, serta aktivis pemilu Titi Anggraini.
“Mereka akan diangkat secara resmi, besok, Rabu
(17/5/2023) bertepatan dengan momen peringatan Hari Keterbukaan Informasi di
Kabupaten Kampar, Riau,” ujar Anggota KI Pusat Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi Syawaludin seperti dikutip dari Antara, Selasa
(16/5/2023).
Syawaludin mengatakan, KI Pusat sebelumnya telah melakukan
penjaringan terhadap tokoh-tokoh terbaik yang dinilai dapat memberikan manfaat
dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, melalui penjaringan
itu terpilih keempat tokoh yang layak sebagai duta keterbukaan
informasi.
Dengan menggandeng empat tokoh nasional itu, dia berharap KI
akan terbantu untuk mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan
keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai pertimbangan, penunjukan duta keterbukaan informasi
itu memperhatikan kondisi keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu
elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan dengan baik.
KI menilai adanya keterbukaan informasi publik memberikan
perubahan pada konsep pemerintahan, dari yang lebih berorientasi pada kekuasaan
pemerintah menjadi melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses
pengambilan kebijakan publik.
“Di samping itu, keterbukaan informasi publik merupakan
suatu aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan
hak asasi manusia,” tambah Syawaludin.
Syawaludin mengatakan KI Pusat perlu menggandeng
tokoh-tokoh nasional tersebut untuk bersinergi, bekerja sama, dan berdiskusi
dalam rangka memperkuat relasi kemitraan KI.
“Utamanya, membangun kesadaran bersama sebagai tanggung
jawab untuk menyosialisasikan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan
informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik,”
jelas Syawaludin.
Kunci utama demokrasi sebagai suatu sistem bernegara adalah
partisipasi individu dalam pembentukan nilai-nilai berbangsa. Sehingga, untuk
mewujudkan partisipasi yang bermakna, maka warga perlu mendapat cukup
informasi.
“Pemenuhan suatu informasi bermanfaat dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang dapat
berakibat pada kepentingan publik,” ujar Syawaludin.
