– Jakarta. Ketua DPR RI Puan
Maharani mengimbau masyarakat agar tidak tergoda akan jasa pinjaman uang
pribadi yang banyak beredar di media sosial.
“Setelah pinjaman online, sekarang ada lagi modus
pinjaman pribadi, yang bukannya mempermudah masyarakat tapi justru
mempersulit,” ujar Ketua DPR RI dalam keterangan tertulis, Jumat .
Menurut Ketua DPR RI, pinjaman pribadi itu menawarkan
pinjaman dengan cara yang relatif mudah dan cepat. Apalagi, hal itu bisa
dikatakan ilegal dan melanggar aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketua DPR RI mengingatkan, pinjaman pribadi juga tidak
termasuk dalam kategori yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan. Sehingga,
jika terjadi penyebaran data pribadi oleh pelaku, korban tidak bisa menempuh
jalur hukum.
“Masyarakat harus menyadari di balik kemudahan dan
kepraktisan yang ditawarkan, ada dampak yang besar,” tutur Ketua DPR RI.
Lebih lanjut, Ketua DPR RI mendorong kepolisian untuk
melaksanakan patroli siber demi memberantas pinjaman pribadi. “Dengan
keseriusan pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pinjaman, diharapkan
akan meniminalisasi korban penyebaran dan perdagangan data pribadi,” tutup
Ketua DPR RI.
