Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Direktur Perlindungan
WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengungkapkan bahwa kasus
terkait pekerja migran Indonesia (PMI) yang tak digaji paling banyak terjadi
Malaysia dan Arab Saudi.
Judha tidak menyebut secara spesifik berapa jumlah WNI yang
tidak digaji. Namun, dia mengatakan bahwa para pekerja migran Indonesia rentan
mengalami eksploitasi karena tidak memiliki dokumen resmi dan masuk ke negara
tujuan dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur.
“Status ini (tanpa dokumen resmi) membuat posisi para WNI
akan rentan di negara tujuan,” ujar Judha, Jumat (4/8/23). Ia menuturkan dua
negara tersebut memiliki jumlah komunitas WNI paling besar dan banyak PMI yang
bekerja di sektor domestik.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat
Arab Saudi dan Malaysia menjadi negara yang paling banyak dituju para pekerja
migran Indonesia non prosedural dan tanpa dokumen resmi.
Arab Saudi banyak dipilih sebagai negara tujuan para PMI karena
hanya membutuhkan visa umrah atau visa ziarah. Sedangkan Malaysia memiliki
banyak pintu masuk perbatasan dengan Indonesia, sehingga memudahkan para
pekerja migran untuk masuk tanpa dokumen resmi.
Judha mengatakan bahwa masalah keimigrasian WNI di luar
negeri, termasuk WNI tanpa dokumen resmi merupakan kasus yang paling banyak
terjadi di antara kasus-kasus lain seperti ketenagakerjaan, penyanderaan,
perdagangan orang dan masalah haji dan umrah.
“Secara keseluruhan, Kementerian Luar Negeri RI telah menangani
17.977 kasus WNI di luar negeri dari 18.820 kasus yang masuk hingga pertengahan
2023 ini,” ujar Judha.
