Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Kementerian Kesehatan RI
melakukan percepatan eliminasi penyakit malaria di Provinsi Papua melalui
sejumlah program intervensi yang melibatkan peran pemerintah daerah dan lintas
sektor.
“Tahun ini Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya,
berhasil mengeliminasi malaria untuk yang pertama di tanah Papua. Saya minta
tahun-tahun mendatang akan lebih banyak lagi kabupaten/kota yang mengikuti
seperti Sorong Selatan,” ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Berdasarkan data Kemenkes per 2022, masih terdapat lima
kabupaten dengan kasus positif malaria terbanyak di Papua, yakni Mimika
sebanyak 77.379 kasus, Kota Jayapura 27.436 kasus, Jayapura 17.676 kasus,
Yakuhimo 12.099 kasus, dan Keerom 10.804 kasus.
Maxi mengatakan intervensi yang dapat dilakukan pemerintah
daerah untuk menekan laju kasus malaria dapat dilakukan dengan meningkatkan
surveilans lewat pelibatan analis, bidan, dan dokter.
Pemda juga didorong untuk melakukan mass blood survey (MBS)
dan indoor residual spraying (IRS) di wilayah endemis tinggi, hingga
pembentukan kader malaria untuk pemantauan situasi.
MBS adalah upaya pencarian dan penemuan penderita malaria yang
dilakukan melalui survei malaria pada penduduk yang tidak menunjukkan gejala
malaria klinis. Sementara IRS adalah praktik penyemprotan insektisida pada
dinding interior rumah di daerah yang terkena malaria.
Kemenkes juga mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya
penyelidikan epidemiologi penyakit malaria di lingkungan mereka.
“Kemenkes berkomitmen untuk membantu Pemda membentuk
tim advokasi dan penilaian mandiri, menindaklanjuti hasil penilaian pelatihan
entomolog, dan on the job training ahli teknologi laboratorium medik,”
tegas Maxi.
Menurut Maxi jumlah kasus malaria di Indonesia dari tahun ke
tahun meningkat. Selain Papua, juga ada provinsi lain di timur Indonesia yang
berkontribusi pada angka kasus nasional, antara lain Maluku, dan Nusa Tenggara
Timur (NTT).
“Hampir 89 persen kasus malaria masih ada di
wilayah-wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah dan lintas sektor diperlukan
untuk mendorong percepatan eliminasi malaria,” ujar Maxi.
Untuk itu, Maxi meminta kepada pemerintah daerah, khususnya
di wilayah timur Indonesia, untuk segera mengejar eliminasi malaria.
“Harapan kami malaria di Indonesia betul-betul bisa
dikendalikan, khususnya di wilayah timur. Kami harapkan tentu peran daripada
bupati, walikota, dan juga gubernur untuk mendorong daerah melakukan percepatan
eliminasi malaria,” katanya.
