Bid TIK Polda Kepri– Jakarta. Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan
pengendalian inflasi menjadi tugas utama bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Pengendalian inflasi harus menjadi kunci dan menjadi
tugas utama kita untuk bersama-sama kita kendalikan sama seperti pada saat kita
mengendalikan COVID-19,” ujar Agus Fatoni dalam acara Gerakan Nasional
Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) yang
dipantau dalam jaringan di Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Agus menuturkan jika seluruh pemangku kepentingan terkait
termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bersatu padu
mengendalikan inflasi, maka akan memberikan dampak positif dan signifikan
seperti yang dialami dan dihadapi saat ini, yakni mampu mengendalikan inflasi.
Oleh karenanya, ke depan, sinergi, kolaborasi, koordinasi
dan kerja sama antarpemangku kepentingan harus terus-menerus diperkuat.
“Kita tahu inflasi berdampak di semua negara. Di
beberapa negara inflasi cukup tinggi dan kita bersyukur berkat kerja sama,
sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang baik, baik di pemerintah pusat maupun
di pemerintah daerah dan masyarakat, inflasi di Indonesia cukup
terkendali,” terang Agus.
Menurut Agus, semua pihak perlu fokus dalam penanganan inflasi.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga harus fokus dan terus bekerja keras
untuk mengendalikan inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan
masyarakat bisa dicapai.
Selain pengendalian inflasi menjadi prioritas bersama, Agus
mengatakan ada beberapa solusi lain yang bisa dilakukan bersama dalam
pengendalian inflasi, yakni pemerintah perlu melakukan komunikasi publik untuk
menjelaskan kepada masyarakat bagaimana menangani inflasi.
“Sosialisasi di masyarakat juga perlu dilakukan agar masyarakat
juga tahu bahwa inflasi itu ada, inflasi itu juga bisa berdampak ke masyarakat.
Perlu ada komunikasi publik yang baik, tetapi tidak harus membuat masyarakat
panik,” ujar Agus.
Kemudian, yang perlu dilakukan adalah mengaktifkan TPID
untuk terus bergerak melakukan koordinasi dan sinergi, mengaktifkan Satuan
Tugas (Satgas) Pangan di daerah untuk melaporkan harga dan ketersediaan
komoditas ke kepala daerah, dan memberikan subsidi tepat sasaran kepada
masyarakat yang tidak mampu.
Solusi pengendalian inflasi juga termasuk melakukan gerakan
penghematan energi seperti di perkantoran dan rumah tangga, gerakan tanam
pangan cepat panen, kerja sama antardaerah, intensifikasi jaring pengaman
sosial, serta Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia diminta mengumumkan
angka inflasi hingga kabupaten/kota.
Jaring pengaman sosial bisa bersumber dari Anggaran Belanja
Tidak Terduga, Anggaran Bantuan Sosial, Anggaran Desa, Realokasi Dana Alokasi
Umum, dan Bantuan Sosial Pusat.
“Perlu juga kami bersama dengan Badan Pusat Statistik
dan Bank Indonesia dan pemerintah provinsi dengan forum koordinasi pimpinan
daerah (forkopimda) dan seluruh jajaran terus memperkuat koordinasi, komunikasi
dan sinergi bersama-sama mengatasi inflasi,” tutup Agus.
