Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo
menegaskan pemerintah daerah (pemda) harus memastikan ketersediaan anggaran dan
netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Kesuksesan Pemilu 2024 memerlukan sinergi dari seluruh
komponen bangsa,” ujar Yusharto dalam keterangan yang diterima di Jakarta,
Jumat (23/6/23).
Mulai dari penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP).
Penyelenggara pemilu hendaknya melaksanakan tugas, fungsi,
dan kewenangan-nya dengan penuh integritas.
“Dari aparat keamanan memberikan dukungan keamanan.
Untuk pasangan calon, partai politik, dan pendukungannya dapat mengikuti proses
pemilihan dengan baik serta menjauhi politik uang,” jelas Yusharto.
Sementara itu, dari sisi legislatif, Yusharto menyatakan
agar menyusun produk legislasi yang adil. Kemudian media atau pers, lembaga
swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (Ormas), dan masyarakat
diharapkan menjauhi hoaks dan mendukung suasana pemilihan umum yang kondusif,
tertib, dan damai.
“Pemerintah daerah juga dihadapkan terjadinya edukasi
dan mitigasi terhadap adanya konflik sosial maupun polarisasi yang timbul
akibat politik elektoral,” ujar Yusharto.
