Jelang Pilkada 2020, Kapolda Sumut Paparkan Pelaksanaan Penanganan Covid-19 Kepada Kabaharkam Polri

Bid TIK Polda Kepri – Medan. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Drs Martuani Sormin, M.Si., memaparkan pelaksanaan Ops Aman Nusa II Toba 2020 menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Ops Yustisi serta Kampung Tangguh Nusantara Polda Sumut yang dilaksanakan di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Selasa (29/09/2020).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabaharkam Polri Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH, Kakor Binmas Baharkam Polri Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K, Dir Samapta Korsabhara Brigjen Pol. A. Fahruz Zaman, Irwasda Polda Sumut, PJU Polda Sumut serta Kapolres/tabes jajaran Polda Sumut.

Dalam penjelasannya, Kapolda Sumut menyampaikan dalam rangka Ops Aman Nusa II Toba 2020 Polda Sumut dan jajaran telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan Covid-19 diantaranya penyemprotan disinfektan ke fasilitas umum maupun perumahan, membagikan masker, serta memberi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Hingga kini sudah ada 6.700 kegiatan yang dilaksanakan Polda Sumut dan Polres jajaran dimana masih diterapkan teguran lisan serta sanksi sosial seperti menyanyikan lagu wajib atau tindakan fisik serta penutupan sementara bagi tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan.

“Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Provinsi Sumut memiliki daerah terbanyak yang melaksanakan Pilkada. Oleh karena itu kami telah melaksanaan Sispamkota untuk menjamin keamanan dan kelancaran berlangsungnya pesta demokrasi tersebut,” pungkas Kapolda Sumut.

Selain itu, Kabaharkam Polri selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan Covid-19 mengatakan kunjungan kerjanya di Sumut merupakan perintah Bapak Kapolri terkait percepatanan penanganan COVID-19, Operasi Yustisi, Pengamanan Pilkada Serentak 2020, dan sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan ini dikeluarkan karena pemerintah menilai bahwa penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sama-sama penting.

“Selain fokus pada pendisiplinan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan, Polri juga fokus pada pemulihan ekonomi, salah satunya dengan menggelorakan pendirian Kampung Tangguh Nusantara di setiap Polda di seluruh Indonesia. Kepada personel Polri yang memiliki riwayat kesehatan maka harus lebih disiplin dan mempedomani protokol kesehatan yang telah menjadi kebijakan pemerintah seperti gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, pola hidup sehat, makan dan tidur teratur serta rutin berolahraga,” tegas Kabaharkam Polri.

(fn/bq/hy)