Bid TIK Polda Kepri – Masalah internet di lingkungan Polda Kepulauan Riau kembali mencuat ke permukaan. Senin pagi, 6 Mei 2025, pukul 10.00 WIB, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) Polda Kepri melakukan pertemuan intensif dengan PT Telkom di kantor Telkom Batam. Dalam koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kasubbid Tekinfo Bid TIK Polda Kepri, AKBP Surya Iswandar, sejumlah persoalan krusial dibedah, mulai dari pembayaran internet ganda, keterlambatan teknisi, hingga polemik layanan internet Indibiz yang tak lagi “unlimited”.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh personel Bid TIK lainnya, yakni Ipda Yenu, Bripka Monako, Pengda Tingkat I Igor, serta pihak Telkom Batam yang diwakili oleh Fransiska dan Tiara. Selain membahas koordinasi, kegiatan ini dilanjutkan dengan coklit (pencocokan dan penelitian) atas penggunaan jaringan internet selama April 2025, sesuai kontrak kerja sama antara Bid TIK Polda Kepri dan PT Telkom Batam.
Masalah Pembayaran Ganda
Dalam pembahasan awal, AKBP Surya secara tegas mengangkat masalah pembayaran ganda yang dilakukan oleh Satker Ditsamapta dan Bid TIK Polda Kepri pada bulan Pebruari, Maret, dan April 2025. Ia menyayangkan terjadinya duplikasi pembayaran tersebut, yang seharusnya bisa dicegah melalui sistem integrasi data yang lebih rapi di PT Telkom karena antara Bid TIK Polda Kepri dengan PT Telkom Batam telah ditanda tangani kontrak pembayaran internet yang digunakan di Polda Kepri selama tahun 2025.
“Ini soal tata kelola secara digital dan transparansi. Kalau pembayaran bisa terjadi dobel, berarti sistem digitalisasi manajemen pada PT Telkom harus diperbaiki karena dengan sistem digitalisasi pembayaran dapat mencegah dobel pembayaran melalui sistem pencatatan otomatis dan real-time yang menghindari kesalahan manusia dan duplikasi transaksi. Dengan sistem digital, setiap transaksi dicatat secara otomatis, sehingga memudahkan untuk melacak pembayaran dan mencegah duplikasi yang tidak disengaja. ,” ujar AKBP Surya kepada pihak Telkom dalam forum koordinasi tersebut. Senin (6/5/2025).
Pihak Telkom Batam mengakui adanya ketidaksinkronan dalam penagihan dan berjanji akan melakukan verifikasi internal serta memberikan klarifikasi resmi tertulis dalam waktu dekat.
Keterlambatan Teknisi dan Kabel yang Tak Kunjung Dirapikan
Keluhan berikutnya datang dari sisi teknis. AKBP Surya menyoroti keterlambatan teknisi Telkom saat menangani gangguan internet di lingkungan Polda Kepri. Hanya satu teknisi yang disiagakan untuk seluruh kompleks dinilai tidak memadai, terutama ketika gangguan jaringan kerap terjadi dan memerlukan respons cepat.
“Kita tidak bisa kompromi dalam hal ini. Internet adalah urat nadi komunikasi, apalagi di instansi seperti kepolisian. Keterlambatan teknisi bisa berdampak pada sistem keamanan dan pelayanan publik,” tegas AKBP Surya.
Pengda Tk I Igor menyinggung janji lama PT Telkom untuk merapikan kabel fiber optik yang masih semrawut di beberapa sudut gedung Polda Kepri. Janji pengerjaan sejak awal tahun 2025 tak kunjung terealisasi hingga awal Mei ini.
Pihak Telkom berdalih pengerjaan tersebut terhambat oleh antrean proyek di lokasi lain, namun menyatakan komitmen akan memprioritaskan pekerjaan di lingkungan Polda Kepri dalam satu pekan ke depan.
Polemik Internet Indibiz terjadi FUP
Satu hal yang juga memantik diskusi hangat adalah performa layanan Indibiz, produk internet PT Telkom untuk sektor bisnis. Di awal promosi, layanan ini dijual dengan embel-embel “unlimited”. Namun pada praktiknya, beberapa modem mengalami penurunan kecepatan akibat batas pemakaian atau Fair Usage Policy (FUP), yang menurut pengguna membuat jaringan melambat tajam, terutama di akhir bulan.
“Kami butuh penjelasan yang jujur dan teknis. Kalau ternyata tidak betul-betul unlimited, seharusnya ada keterbukaan sejak awal. Ini menyangkut kredibilitas layanan,” tegas Kasubbid Tekinfo. Hal tersebut dipertegas juga oleh Bripka Monako yang mengetahui persis masalah FUP tersebut.
Fransiska, perwakilan PT Telkom Batam, menyampaikan bahwa pihaknya menerima semua masukan dengan terbuka dan akan menindaklanjuti secara administratif maupun teknis. Ia juga menegaskan bahwa Telkom siap mendukung penuh kinerja Polda Kepri.
“Kami pastikan semua yang menjadi perhatian dan akan kami kaji kembali serta ditindak lanjuti. Soal kabel akan kami rapikan, teknisi akan kami tempatkan jika disetujui kantor pusat, dan kebijakan FUP akan kami klarifikasi ulang ke manajemen,” kata Fransiska.
Baca Juga : “Bid TIK Polda Kepri Laksanakan Coklit Pembayaran Internet Bersama PT. TELKOM”
Coklit Pembayaran Internet April 2025
Setelah diskusi berlangsung selama lebih dari dua jam, kegiatan dilanjutkan dengan sesi coklit terhadap data penggunaan internet di lingkungan Polda Kepri untuk periode April 2025. Proses ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap volume pemakaian dan biaya tagihan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
“Coklit ini penting sebagai bentuk kontrol internal. Kita ingin memastikan tidak ada tagihan yang mengada-ada dan semua penggunaan internet bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ipda Yenu yang turut melakukan pendampingan dalam proses tersebut.
Koordinasi dan proses Coklit hari itu berlangsung hingga siang hari dan ditutup dengan kesepakatan bersama untuk mempercepat penyelesaian isu-isu teknis dalam waktu dekat. AKBP Surya menegaskan bahwa kolaborasi semacam ini akan terus digalakkan demi memastikan layanan jaringan internet di lingkungan Polda Kepri berjalan optimal.
Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini dalam rapat teknis lanjutan, serta membuka ruang komunikasi rutin agar gangguan layanan internet di lingkungan Polda Kepri tidak terus berulang. (TekInfoPoldaKepri)
