Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Pemerintah Indonesia
mendorong negara-negara ASEAN mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, kasus TPPO saat ini semakin meningkat di
kawasan Asia Tenggara. Hal itu dikatakannya dalam sidang ke-27 ASEAN Political
Security Community (APSC) Council, di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/23).
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pada KTT ke-42 di Labuan
Bajo lalu, para kepala negara telah menyepakati ASEAN Leaders Declaration
Combatting Trafficking in Persons. “Sebagai mandat dari APSC Council, kita
tidak boleh mengesampingkan tantangan spesifik di kawasan kita ini,” ujarnya,
Senin (4/9/23).
“Kini saatnya kita terus mengimplementasikan komitmen ini.
Kita harus memastikan upaya pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan
korban,” tambah Menko Polhukam Mahfud MD.
Menko Polhukam juga menyoroti masih belum adanya kemajuan
signifikan implementasi 5 Poin Kesepakatan oleh junta militer anmar. Hal
ini yang menghambat kerja sama ASEAN
secara keseluruhan.
Selain itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan tentang
situasi global dipengaruhi oleh menguatnya rivalitas geopolitik dan perang
Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Ia mengingatkan ASEAN tidak ingin hal
serupa terjadi di kawasan.
Selain TPPO, ASEAN juga perlu memperkuat kerja sama
pemberantasan kejahatan transnasional lainnya. Seperti peredaran gelap narkoba,
pencucian uang, dan terorisme melalui manajemen perbatasan dan berbagai
informasi.
Para delegasi yang hadir menyampaikan tantangan keamanan di
kawasan. Menurut mereka ASEAN berperan kuat dan sentral dalam menghadapi
tantangan internal dan eksternal kawasan.
Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan,
ASEAN harus mampu menghadapi tantangan saat ini dan ke depan. Di antaranya
dengan kerja sama politik dan keamanan yang solid untuk membawa kemakmuran
rakyat ASEAN bersama.
“Karena itu, kerja sama politik dan keamanan ASEAN harus
menitik beratkan pada kawasan dan berpusat pada komunitas ASEAN. Memastikan
semuanya terlibat dan memiliki akses, adalah kunci untuk kestabilan dan
kemakmuran kawasan ASEAN,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.
