Bid TIK Polda Kepri-Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2022 di Hotel Marriott Harbour Bay, Batam, Kamis (21/7). Tema yang diusung pada Rakornas BKN tahun ini adalah “Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan”.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengatakan akselerasi peningkatan kualiatas ASN ini menjadi keniscayaan dan terus dilakukan Pemprov Kepri karena Kepri ini salah satu teras negara yang behadapan langsung dengan negara tetangga dan pusat perdagangan dunia seperti Singapura. Maka tidak sedikit kolaborasi yang dilakukan Provinsi Kepri bersama beberapa negara tetangga kita dalam hal investasi maupun kerja sama ekonomi.
Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi Kepri diyakini Gubernur Ansar akan mampu mendongkrak performa Provinsi Kepri untuk menarik lebih banyak lagi investor dari luar negeri. Hal ini sehubungan dengan pelayanan birokrasi dan perizinan yang efektif dan efisien untuk menggaet para investor menanamkan modal mereka di Kepri.
“Kita juga terus melakukan program kerjasama peningkatan kualitas SDM dengan banyak universitas di Singapura,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar pun sangat mengapresiasi dipilihnya Provinsi Kepri sebagai tuan rumah rakor ini, hal ini tentunya sesuai dengan semangat Provinsi Kepri dalam pemulihan ekonomi dan pariwisata pasca pandemi Covid-19.
“Kegiatan rakor ini sangat berarti bagi kami di saat kita melakukan usaha percepatan pemulihan ekonomi,harapan kita tentunya Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian ini bisa kita jadikan sebagai ajang untuk evaluasi untuk membahas kebijakan kedepan mengaselerasikan oeningkatan kualitas ASN untuk memberikan pelayanan dengan semboyan ‘ASN yg Berakhlak’,” ujar Gubernur Ansar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa rakornas kepegawaian tersebut menitik beratkan pada WFA. Yang merupakan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen ASN, terutama adaptasi kerja birokrasi terhadap perubahan masa pandemi Covid-19.
Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara mengajak seluruh Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan Digital Governance secara masif sebagai basis pelayanan birokrasi.
“Termasuk dampaknya pada perubahan sistem kerja ASN ke depan. Hal ini pula yang melatarbelakangi BKN untuk melaksanakan evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia pada tahun 2022,” ujarnya.
Sejumlah narasumber turut serta, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, IT Executif Vice Presiden BCA Fransiscus Kaurrany, Head of People Operation Grab Indonesia Fini Margarina, Faunding ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dan Manager of PMO PT. Pergadaian Persero Muhammad Ananda Rizky Putra.(ica/jlu)
