“Program vaksinasi di Maluku sekarang baru sekitar 62 persen dan masih berada di bawah Provinsi Papua maupun Papua Barat, sehingga kita berharap bisa mencapai 70 persen di awal 2022 ini,” ungkap Kapolda Maluku, Kamis (13/1).
Penjelasan Kapolda Maluku tersebut disampaikan usai melakukan silaturahim dengan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury yang didampingi Ketua Komisi I, Amir Rumra dan anggota komisi, Yance Wenno serta Benhur Watubun.
Kapolda Maluku menjelaskan, dibutuhkan kerja sama semua komponen masyarakat, termasuk kalangan media massa, untuk mendorong warga divaksin dan berpartisipasi secara aktif dalam program tersebut.
“Makanya dalam silaturahmi dengan ketua DPRD Maluku, saya telah menyampaikan persoalan ini secara langsung sehingga kami akan berkomunikasi dan berkoordinasi serta bersinergi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” ungkap Kapolda Maluku.
Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, dalam pertemuan dengan Kapolda Maluku juga dibahas sejumlah masalah yang dominan di provinsi tersebut, seperti tentang lahan. Pihaknya meminta Polda Maluku agar memberikan perhatian serius dalam penanganan persoalan lahan.
Ia mengataka, di DPRD Maluku hampir 60 persen surat-surat yang masuk dari masyarakat menyangkut persoalan tanah dan selalu berdampak pada ketertiban masyarakat.
“Makanya kami sudah meminta Kapolda agar memberikan perhatian terhadap persoalan ini agar situasi kamtibmas tetap terjaga dan proses pembangunan berbagai bidang, termasuk ekonomi tetap tumbuh dan berkembang,” ungkap Ketua DPRD Maluku.
DPRD juga berterima kasih kepada Kapolda Lotharia atas berbagai informasi penting bagi lembaga legislatif, seperti keputusan bersama percepatan investasi yang melibatkan kejaksaan, sehingga akan didalami lagi dengan pihak Pemprov Maluku.
Kejaksaan salah satu pihak yang diminta Presiden, Joko Widodo untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, dalam mempercepat pertumbuhan investasi di daerah.
