Bid TIK Polda Kepri Dalam rangka memastikan penyaluran pupuk subsidi sampai ke tangan petani dan terhindar dari campur tangan mafia pupuk, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) menggandeng Polda Kaltim untuk menjaga keamanan dan mendukung penindakan tegas pada penyelewengan.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan kerjasama intens yang tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kapolda Kaltim dan Pupuk Kalimantan Timur dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi setempat. Dimulai dari Kalimantan Timur sebagai basis produksi perusahaan, kolaborasi ini kemudian akan dilanjutkan ke wilayah distribusi tanggung jawab perusahaan lainnya.
Bersama dengan Kapolda Kaltim, Irjen. Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si., penandatanganan MoU dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan penandatanganan PKS dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Deden Riki Hayatul Firman.
Upaya-upaya yang akan dilaksanakan diantaranya seperti penyelenggaraan jasa pengamanan dan pengawalan penyaluran pupuk PKT, kordinasi tugas danfungsi, sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk, hingga penegasan proses penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan penyaluran pupukbersubsidi. Inisiasi PKT untuk melakukan kerjasama antara produsen pupuk dengan Polda danKejaksaan Tinggi setempat ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.
Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi menegaskan pentingnya pengamanan penyaluran pupuk sebagai salah satu komitmen perusahaan.
“Sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian, aspekpengamanan distribusi pupuk subsidi selalu menjadi prioritas utama bagi PKT. Dalam proses pelaksanaannya tentu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak,” ungkapnya, Rabu (9/2/2022).
“Untuk itu, kami mengajak pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kapolda Kalimantan Timuruntuk memperkuat pengawasan penyaluran pupuk. Kami berharap, lewat kolaborasi ini pupuksubsidi dapat tersalurkan secara tepat kepada petani yang membutuhkan dan terhindar darioknum praktik penyelewengan dan mafia pupuk,” jelasnya.
Kapolda Kaltim turut mengungkapkan apresiasinya atas langkah nyata PKT dalam memastikan pengamanan distribusi pupuk diKalimantan Timur terhindar dari mafia pupuk.
“Dalam rangka mengoptimalkan sektor pertaniansebagai salah satu tiang penyangga perekonomian masyarakat, dibutuhkan perhatian dan peranaktif dari semua pihak salah satunya adalah terkait distribusi dan ketersediaan pupuk subsidi.Salah satu wujud perhatian dan peran aktif kami terhadap sektor pertanian di wilayah Kaltimadalah dengan penandatanganan Nota Kesepakatan yang kami lakukan bersama dengan PKT,” jelas Kapolda Kaltim.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan kerjasama intens yang tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kapolda Kaltim dan Pupuk Kalimantan Timur dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi setempat. Dimulai dari Kalimantan Timur sebagai basis produksi perusahaan, kolaborasi ini kemudian akan dilanjutkan ke wilayah distribusi tanggung jawab perusahaan lainnya.
Bersama dengan Kapolda Kaltim, Irjen. Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si., penandatanganan MoU dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan penandatanganan PKS dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Deden Riki Hayatul Firman.
Upaya-upaya yang akan dilaksanakan diantaranya seperti penyelenggaraan jasa pengamanan dan pengawalan penyaluran pupuk PKT, kordinasi tugas danfungsi, sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk, hingga penegasan proses penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan penyaluran pupukbersubsidi. Inisiasi PKT untuk melakukan kerjasama antara produsen pupuk dengan Polda danKejaksaan Tinggi setempat ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.
Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi menegaskan pentingnya pengamanan penyaluran pupuk sebagai salah satu komitmen perusahaan.
“Sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian, aspekpengamanan distribusi pupuk subsidi selalu menjadi prioritas utama bagi PKT. Dalam proses pelaksanaannya tentu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak,” ungkapnya, Rabu (9/2/2022).
“Untuk itu, kami mengajak pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kapolda Kalimantan Timuruntuk memperkuat pengawasan penyaluran pupuk. Kami berharap, lewat kolaborasi ini pupuksubsidi dapat tersalurkan secara tepat kepada petani yang membutuhkan dan terhindar darioknum praktik penyelewengan dan mafia pupuk,” jelasnya.
Kapolda Kaltim turut mengungkapkan apresiasinya atas langkah nyata PKT dalam memastikan pengamanan distribusi pupuk diKalimantan Timur terhindar dari mafia pupuk.
“Dalam rangka mengoptimalkan sektor pertaniansebagai salah satu tiang penyangga perekonomian masyarakat, dibutuhkan perhatian dan peranaktif dari semua pihak salah satunya adalah terkait distribusi dan ketersediaan pupuk subsidi.Salah satu wujud perhatian dan peran aktif kami terhadap sektor pertanian di wilayah Kaltimadalah dengan penandatanganan Nota Kesepakatan yang kami lakukan bersama dengan PKT,” jelas Kapolda Kaltim.
