Tunggu KTT G-20, Presiden Jokowi Berbincang dengan Sejumlah Pemimpin Dunia
Bid TIK Polda Kepri Tidak ditemukan
Bid TIK Polda Kepri Tidak ditemukan
Bid TIK Polda Kepri Tidak ditemukan
Bid TIK Polda Kepri Tidak ditemukan
Bid TIK Polda Kepri Tidak ditemukan
Bid TIK Polda Kepri Tidak ditemukan
Bid TIK Polda Kepri Dengan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pada 14 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100-441 Tahun 2019…
Bid TIK Polda Kepri Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019. Mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan…
Bid TIK Polda Kepri Dengan pertimbangan untuk menjamin ketahanan energi nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, pemerintah memandang perlu adanya kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran. Atas pertimbangan tersebut pada 12 Juni…
Bid TIK Polda Kepri Beberapa saat setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019, baik pasangan Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Kiai Maruf Amin maupun pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pernyataan pers di tempat…
Bid TIK Polda Kepri Dengan pertimbangan bahwa untuk untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia, pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia. Atas pertimbangan tersebut pada 12 Juni 2019, Presiden Joko…