Bid TIK Polda Kepri Sudah dapat
dipastikan bahwa arus balik akan mengakibatkan kemacetan panjang. Untuk
mengantisipasi hal tersebut Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memberikan saran kepada instansi pemerintah
maupun swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home
(WFH) yang dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik
Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022.
Dalam
pelaksanaannya, Kapolri berharap agar seluruh instansi yang melaksanakan WFH
agar segera berkoordinasi agar kepentingan instansi tetap berjalan dengan baik.
Usulan penerapan
WFH seminggu setelah lebaran, disambut baik oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo, beliau
memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur
jadwal WFH di instansi masing-masing.
“Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan
kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap
berjalan,” jelas Tjahjo Kumolo.
Menteri PAN RB
berjanji, walau ASN melaksanakan WFH hal ini tidak tidak akan mengganggu
pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya, sebab saat
ini seluruh instansi pemerintah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari
mana saja dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Menanggapi usulan
Kapolri tersebut, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyatakan kesetujuaannya
atas usul tersebut. Fadel percaya usul KaPolri merupakan usulan yang telah
dipertimbangkan dengan matang. Fadel mengapresiasi kinerja Polri dan menyatakan
bahwa Polri jauh lebih mengetahui situasi dan kondisi arus balik Lebaran 2022.
Mantan Menteri
Perikanan dan Kelautan ini juga menyambut baik antusiasme perantau dalam
melaksanakan tradisi mudik Lebaran. Hal ini diyakini akan berdampak positif
pada pemulihan ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 dua tahun
terakhir.
Melihat pemimpin
lembaga negara yang satu suara dalam mengatasi kemacetan pada arus balik
lebaran 2022. Pakar komunikasi Rahmat Edi Irawan menyatakan bahwa Komunikasi
pemerintahan berjalan sangat baik.
“Bagaimanapun
organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan
dapat efisien dan efektif dalam menggunakan sumber-sumbernya serta mencapai
tujuan organisasi tanpa adanya komunikasi. Seperti kita tahu, komunikasi
merupakan elemen penting dalam organisasi pemerintah. Dengan saling mendukung
program kebijakan, maka kepercayaan publik akan meningkat” jelas Pakar Komunikasi.
