Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, Selasa (14/09/2021) malam, secara virtual.
Dalam presidensi ini, Indonesia akan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Bersama”. Menko Perekonomian mengungkapkan, Presidensi G20 ini akan membawa manfaat yang besar bagi Indonesia.
“Setidaknya ada tiga manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia, baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik,” ucap Airlangga yang juga ditunjuk sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track.
Pada aspek ekonomi, kunjungan delegasi negara G20 akan dapat meningkatkan konsumsi domestik, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), hingga menyerap tenaga kerja.
“Di aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp1,7 triliun rupiah, penambahan PDB hingga Rp7,47 triliun, dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor,” ungkap Airlangga.
Menko Perekonomian menambahkan, hal tersebut diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan saat Indonesia menjadi tuan rumah International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting di Nusa Dua, Bali, tahun 2018 lalu.
“Diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali 1,5-2 kali daripada efek yang dicapai dalam pertemuan IMF-World Bank di tahun 2018 yang lalu, karena pertemuan ini berjalan sekitar 150 pertemuan selama satu tahun atau selama 12 bulan,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Airlangga, pertemuan ini juga dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural berupa dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF).
Keterangan pers bersama dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (DND/AIT/UN)
