Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Pertemuan Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN
Economic Community Council atau AECC) ke-23 menyepakati akan membawa empat
dokumen inisiatif pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43, 5-7 September
2023.
Empat dokumen pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto tersebut, di antaranya
pertama Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in
response to Crisis, kedua Leaders’ Statement to Develop the ASEAN Digital
Econo Framework Agreement (DEFA).
Kemudian ketiga adalah ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN
as Epicentrum of Growth ASEAN Leaders’ dan keempat adalah ASEAN Blue Econo
Framework.
”Kami juga membahas persiapan partisipasi Timor-Leste di
ASEAN. Para Menteri mendukung Timor-Leste secara penuh untuk berpartisipasi
dalam pertemuan dan kegiatan di Pilar Ekonomi ASEAN,” ujar Airlangga.
Pertemuan AECC ke-23 dihadiri oleh para menteri ekonomi
negara-negara ASEAN yang turut juga diikuti Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim
Hourn.
Beberapa isu strategis kawasan dibahas dalam pertemuan, di
antaranya kondisi ekonomi global saat ini. Para menteri setuju bahwa kondisi
ekonomi sangat dinamis dan penuh tantangan, namun perekonomian kawasan cepat
pulih, dan telah melampaui situasi prapandemi.
”Total PDB ASEAN adalah 3,6 triliun dolar Amerika di 2022.
Namun, proyeksi perekonomian global ke depan mengindikasikan adanya perlemahan
dan ketidakpastian pertumbuhan. Itulah tantangan pertumbuhan ekonomi kawasan,“
ujar Airlangga.
Pada pertemuan tersebut para menteri menggarisbawahi lima
isu penting yaitu geopolitik dan fragmentasi rantai pasok, transisi energi
hijau, inovasi digital, dan pertumbuhan inklusif.
Para menteri pun sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan
integrasi ekonomi antarnegara Asia Tenggara sebagai upaya memperkuat arsitektur
perdagangan dan rantai pasok regional.
Pemerintah masing-masing negara ASEAN akan membuat beragam
kebijakan untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan reformasi struktural.
Kebijakan tersebut akan mendukung keberlanjutan dan digitalisasi, sekaligus
memanfaatkan perubahan demografis.
Kawasan ASEAN akan dibangun sebagai pusat pertumbuhan
regional dan mesin pertumbuhan global. Lebih jauh, kawasan akan didorong
menjadi tujuan utama investasi, dan pusat produksi global yang berdaya saing
dan terpercaya.
Para menteri juga membahas perkembangan penyusunan Visi
Komunitas ASEAN Pasca-2025. Terdapat kesepakatan bahwa ASEAN Vision 2045
bertujuan menjadikan kawasan ASEAN yang “Resilient, Innovative, Dynamic, and
People-Centered”.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, tugas selanjutnya adalah
menyusun rencana strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pasca-2025. Empat hal
yang harus diperhatikan adalah penguatan integrasi dan ketahanan ekonomi
kawasan, transformasi teknologi dan inovasi, ekonomi keberlanjutan serta
kesiapan masyarakat untuk bersama
melakukan perubahan.
Pemerintah negara-negara ASEAN dikatakan Airlangga harus
adaptif terhadap isu megatrend. Fokus harus diarahkan pada digitalisasi dan
teknologi, perubahan iklim, perubahan demografi, dan kompetisi kekuatan
ekonomi. Kemudian, pemerintah ASEAN harus mendukung kondisi bisnis yang
memberikan dampak nyata dan kondusif, termasuk UMKM. Poin terakhir adalah
implementasi yang efisiensi, efektif, dan produktif.
”Para menteri sepakat menginstruksikan seluruh elemen badan
sektoral terkait, untuk segera menyusun rencana kerja demi mendukung pencapaian
Visi ASEAN 2045,“ ujar Airlangga.
Terdapat tiga Strategic Thrust dalam pilar ekonomi.
Ketiganya adalah Recovery Rebuilding, Digital Econo, dan Sustainability.
Dalam ketiga pilar tersebut, terdapat 16 Priority Economic Deliverables (PED).
AECC tadi juga membahas perkembangan PED tersebut.
Saat ini, 11 PED sudah selesai, sedangkan lima sisanya akan
diselesaikan pada kuartal 4/2023, antara Oktober hingga Desember 2023. Dalam
pembahasan PED, Indonesia mendorong peningkatan daya saing dan konektivitas,
serta mengakselerasi transformasi digital dan agenda keberlanjutan di kawasan.
Untuk mendorong transformasi digital kawasan, para menteri
juga menyetujui kerangka untuk negosiasi digital ekonomi di kawasan. AECC pun
berhasil menginisiasi dimulainya perundingan ASEAN Digital Econo Framework
Agreement (DEFA). Perundingan putaran pertama akan dilaksanakan pada November
2023 di Indonesia.
“Perlu dicatat bahwa potensi digital ekonomi di kawasan
sangat besar dan diperkirakan akan mencapai 2 triliun dolar Amerika pada 2030.
Perundingan akan terus didorong agar selesai pada 2025, sehingga kita tidak
kehilangan momentum,” jelas
Airlangga.
Isu keberlanjutan juga menjadi perhatian bersama di ASEAN.
AECC pun menyepakati strategi netralitas karbon. Untuk itu, masing-masing
negara perlu mengawal implementasinya.
Indonesia mengusulkan pembahasan pengembangan ekosistem
kendaraan listrik. Usul tersebut mendapat sambutan yang baik dari semua negara
anggota ASEAN, dan akhirnya disepakati harus segera dirumuskan strategi bersama
untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Asia Tenggara.
Persiapan partisipasi Timor-Leste di ASEAN menjadi bahasan
juga. Para menteri mendukung masuknya Timor-Leste secara penuh untuk
berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan di Pilar Ekonomi ASEAN.
