Bid TIK Polda Kepri – Badung. Indonesia berkomitmen mengimplementasikan blue econo dalam
tata kelola ruang laut melalui serangkaian kebijakannya.
“Khusus di Kementerian Kelautan perikanan dalam hal
implementasi ekonomi biru ada lima kebijakan pokok atau kebijakan yang kita
canangkan. Ini kita sampaikan juga ke seluruh anggota AIS (Archipelagic and
Island State) Forum,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP)
Sakti Wau Trenggono di Jakarta, Senin (9/10/23) malam.
Lima kebijakan pokok yang dimaksud, pertama, memperluas
kawasan konservasi. Hal ini menjadi penting karena menyangkut juga soal
perubahan iklim.
“Jadi bagaimana konservasi laut ini bisa menyerap
karbon lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang di darat, sekaligus
memproduksi oksigen, dan kemudian sebagai daerah pemijahan secara alami
perikanan di laut,” jelas
Menteri KP.
Kedua, kebijakan penangkapan ikan secara terukur. “Jadi,
kita sampaikan juga ke seluruh peserta AIS Forum, bahwa sekarang Indonesia
segera memulainya. Telah terbit PP Nomor 11 2023, bahwa penangkapan ikan di
laut, khususnya di wilayah Indonesia harus berbasis pada kuota,” ujarnya.
Ketiga adalah mengembangkan perikanan budidaya yang
berkelanjutan, baik di perikanan pesisir, perikanan laut dan perikanan darat.
“Ini menjadi penting dan ada lima komoditi yang harus
menjadi unggulan di beberapa tahun yang akan datang, yaitu udang, lobster,
kepiting, tilapia, dan rumput laut,” ujarnya.
Keempat adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan
pesisir. Ini juga menjadi penting kaitannya dengan perubahan iklim.
“Kelima seperti yang pernah disampaikan pada forum
internasional, termasuk pada forum AIS tahun lalu, bahwa telah dilakukan upaya
pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan,” ujar Menteri
KP.
Menteri KP menuturkan, pembentukan AIS Forum selalu mengacu
pada konvensi PBB tentang hukum laut khususnya terkait tata kelola kelautan
global yang baik, atau good maritim governance.
Tiga hal utama, dijelaskan Menteri KP, yang akan menjamin
keberlangsungan AIS Forum yakni, pertama, perasaan senasib sepenanggungan.
“Karena kita sama-sama negara kepulauan, kita rentan
terhadap dampak perubahan iklim. Kita bisa bekerja sama menghadapi tantangan
terkait perubahan iklim,” jelas Menteri KP.
Kedua, kepentingan politik yang akan dituangkan dalam
Leaders Declaration KTT AIS Forum untuk mendorong penguatan AIS Forum menjadi
institusi yang lebih kuat dan efektif di masa depan. Dan terakhir, aspek sumber
pendanaan, pengetahuan, dan pengalaman.
Salah satu poin dalam Leaders Declaration AIS Forum yang
terkait dengan pengelolaan kelautan berkelanjutan adalah semua negara AIS Forum
khususnya pimpinan negara harus memiliki cara pandang yang sama dalam
mengelola, menjaga dan melindungi laut. Di mana ekologi harus bisa menjadi
panglima.
“Lalu kemudian, secara umum, negara-negara AIS Forum
merespon positif dan saling menghargai tingkat komitmen masing-masing negara. Dalam
forum ini semua kepentingan negara-negara AIS harus berbagi pengalaman. Semoga
dalam beberapa hari ini dapat disepakati pandangan dan komitmen yang
sama,” ujar Menteri KP.
Tantangan terbesar adalah bahwa sumber daya kelautan yang
besar, dan hal pertama yang harus tekankan adalah menjaga ekologinya tetap
sebagai panglima. Namun di sisi lain ada desakan kepentingan ekonomi yang
begitu besar, apalagi di negara-negara maritim dengan jumlah penduduk yang
besar seperti Indonesia.
“Bagaimana kita mengatur ruang laut yang baik. Kemudian
bagaimana menata tata kelola kelautan agar bisa terjaga. Ini menjadi hal yang
penting bahwa lima program yang kita inisiasi sebagai program ekonomi biru,
harus kita sampaikan dalam forum agar seluruh negara kepulauan berkomitmen bisa
menjaga laut sebagai satu ekologi, termasuk biota di dalamnya,” tegas
Menteri KP.
