Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Sidang Dewan Menteri
Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-30
2023 akan diselenggarakan di Jakarta. Menteri se-ASEAN, Sekjen ASEAN, para
pejabat tinggi ASCC, dan Deputi Sekjen ASCC akan hadir untuk membahas berbagai
persoalan sosial budaya.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy selaku pimpinan sidang
mengungkapkan, salah satu agenda yang akan didorong berkaitan dengan pekerja
migran.
“Hari ini kami membahas tentang pilar sosial budaya, untuk
nanti diadopsi pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September mendatang. Salah
satu topiknya yang akan kita bahas tadi mengenai pekerja keperawatan atau care
worker,” ungkap Menko PMK dalam konferensi pers di The Langham, Jakarta, Selasa
(29/8/23).
Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn juga turut
menghadiri pertemuan tersebut. Pembahasan yang akan dilakukan mengenai arah
strategis ASCC dalam membina dan memastikan ASEAN yang berketahanan, inklusif,
dan berkelanjutan.
Sekjen ASEAN mengatakan, pertemuan tersebut juga sebagai
ajang bertukar pandangan mengenai pembentukan ASCC pasca-2025 yang kuat dan
inklusif.
“Pertemuan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada
Indonesia atas kepemimpinan yang kuat sebagai Ketua ASEAN 2023 dan Dewan ASCC,
serta menegaskan komitmennya untuk mendukung Keketuaan Laos di ASEAN pada
2024,” ungkap Sekjen ASEAN.
Sementara itu, Staf Khusus Menko PMK bidang Kerja Sama
Internasional Joko Kusnanto Anggoro mengungkapkan, deklarasi dan pernyataan
terkait permasalahan sosial budaya di ASEAN pada 2023 dianggap sangat
produktif.
“Ada resonansi dengan program-program domestik,
khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan stunting, kemudian pemerataan
pembangunan, isu gender, dan seterusnya,” jelasnya.
Berbagai prestasi yang telah dicapai Indonesia dalam bidang
PMK juga akan direpresentasikan untuk diwujudkan di kawasan. Selain itu, ia
mengatakan, pihaknya juga berupaya untuk menjadikan berbagai persoalan terkait
sosial budaya menjadi salah satu pilar penting agar tetap berlanjut di
kepemimpinan ASEAN pada periode berikutnya. Harapannya, ujarnya, 2023-2024 Indonesia akan lebih
aktif di ASEAN untuk mempromosikan isu sosiokultural.
Di bawah Keketuaan Indonesia, Pilar Sosial Budaya ASEAN
mempunyai lima fokus, yaitu isu pemberdayaan penyandang disabilitas, mitigasi
perubahan iklim, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan
anak usia dini, serta resiliensi berkelanjutan terhadap bencana.
Adapun isu-isu prioritas tersebut dituangkan dalam dokumen
yang akan disahkan oleh para kepala negara ASEAN pada pertemuan KTT ke-43 ASEAN
pada 5-7 September 2023. Dokumen-dokumen dimaksud adalah ASEAN Declaration on
Disability-Inclusive Development and Partnership for a Resilient ASEAN
Community, ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Conference of
the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-28),
ASEAN Declaration on Gender Equality and Family Development, ASEAN Leaders’
Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia, dan ASEAN
Leaders’ Declaration on Sustainable Resilience. Selain itu, Indonesia juga
mengusulkan 13 dokumen lain di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan
jejaring desa, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan juga pendidikan.
Sebelum dinaikkan ke tingkat kepala negara ASEAN, dokumen-dokumen tersebut akan
terlebih dahulu dibahas dalam Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN
atau ASCC ke-30.
