Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Pemerintah akan
membentuk Dana Pariwisata (Tourism Fund) untuk mendukung pariwisata berkualitas
dan berkelanjutan. Instruksi Presiden Joko Widodo ini disampaikan pada rapat
terbatas internal terkait ekosistem pariwisata nasional.
“Akan dibentuk tourism fund atau sebuah dana yang akan
mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Seperti mengundang
event-event berkelas internasional, event-event budaya, olahraga, maupun juga
MICE (meeting, incentive, convention, exhibition),” ujar Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan,
Rabu (4/10/23).
Menteri Sandiaga menuturkan, dana pariwisata lebih dulu
diperkenalkan negara-negara yang menekankan pengembangan pariwisata, layaknya
Singapura dan Arab Saudi. Dana tersebut dibentuk dengan pendekatan tata kelola
yang baik dan berfokus pada pariwisata hijau.
Selain itu juga untuk pariwisata yang berkelanjutan, berkualitas,
dan mengutamakan kekuatan budaya Indonesia. Sehingga, pergerakan wisatawan akan
terlihat dan seberapa kualitasnya.
“Wisatawan yang datang ke Indonesia bukan hanya diukur
oleh kuantitasnya, jumlahnya, tetapi juga kualitasnya. Lama tinggalnya,
belanjanya di ekonomi lokal maupun bagaimana mereka menciptakan peluang usaha
dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” terang
Menteri Sandiaga.
Untuk sumber dana, Menteri Sandiaga mengatakan, pemerintah
masih melakukan kajian tersendiri apakah nantinya dana tersebut akan
menggunakan dana abadi, devisa sektor pariwisata, atau sumber dana lainnya.
Selain itu, pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk
mengkaji hal tersebut agar menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan dan
meningkatkan kualitas sektor pariwisata nasional.
“Jadi sumber pendanaan nanti akan ditelaah sehingga
governance-nya terjaga. Tapi, tidak akan membebani APBN terlalu besar, maupun
tidak akan membebani juga wisatawan,” ujar Menteri Sandiaga.
“Kita akan cari equilibrium di mana ini akan menjadi
berkelanjutan. Tidak memberatkan, tapi justru akan menambah kualitas dan aspek
sustainability dari sektor pariwisata kita,” tambah Menteri Sandiaga.
Terkait pengelolaan, Menteri Sandiaga mengatakan saat ini
terdapat sejumlah opsi yang akan diputuskan dalam waktu dekat Opsi tersebut
mencakupi pengelolaan di bawah BUMN maupun Kementerian Keuangan.
“Ini akan difinalkan pengelolaannya apakah sudah akan
dibentuk di bawah BUMN yang sudah ada. Yaitu InJourney atau lembaga-lembaga
yang sudah ada seperti lembaga pengelola dana yang ada di bawah Kementerian
Keuangan,” tutup Menteri Sandiaga.