Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. ASEAN harus sigap tanggapi berbagai tantangan, baik internal
maupun eksternal. Implementasi Pilar Politik dan Keamanan ASEAN masih dibayangi
oleh isu anmar, ketegangan geopolitik serta rivalitas yang semakin tajam,
yang jika dibiarkan dapat menjadi konflik terbuka.
Hal ini sampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam sambutannya ketika memimpin di Pertemuan
ke-27 Dewan ASEAN Political Security Community (APSC) bersama Menteri Luar
Negeri di Jakarta (4/9/23).
“Kita tidak boleh membiarkan situasi yang sama terjadi di
kawasan kita dan merusak kemajuan yang telah diupayakan ASEAN sejak 1967,”
tegasnya.
APSC juga harus mampu merespons tantangan di kawasan
khususnya perdagangan orang berbasis online scam dan kejahatan lintas negara
lainnya. Menko Mahfud mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama
regional, termasuk pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas-batas, dan
pertukaran informasi. Menkopolhukam juga mendorong implementasi Deklarasi
Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah disepakati pada KTT ke-42 ASEAN di
Labuan Bajo pada Mei lalu oleh berbagai badan sektoral ASEAN.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi
mengelaborasi lebih jauh dan menyampaikan tiga hal utama yang selayaknya
menjadi fokus APSC, yaitu:
Pertama, penanganan tantangan keamanan non-tradisional.
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah
menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan orang yang melibatkan penipuan
online. Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan
siber meningkat 15% tiap tahunnya hingga 2025.
“ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih
komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan
menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda,” ujar Menlu
Retno.
Kedua, mendorong kemajuan HAM di kawasan.
ASEAN harus terus mengikuti perkembangan tantangan yang ada
agar dapat melindungi HAM dengan lebih baik, termasuk melalui dialog inklusif.
“Inilah alasan Indonesia mengupayakan ASEAN Leaders’
Declaration on ASEAN Human Rights Dialogue,” ucap Menlu Retno. Indonesia juga
akan menjadi tuan rumah 5th ASEAN Human Rights Dialogue pada tahun ini.
Ketiga, peningkatan kerja sama maritim.
Indo-Pasifik memiliki potensi yang strategis, namun
kepentingan negara-negara besar dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di
kawasan.
Ke depannya, ASEAN harus lebih konsisten menerapkan hukum
internasional dan perjanjian regional sebagai inti upaya pembentukan arsitektur
regional. Mekanisme ini diharap dapat mengubah paradigma persaingan menjadi
paradigma kolaborasi.
Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN
menyampaikan apresiasi terhadap implementasi APSC Blueprint 2016-2025 yang
telah mencapai 99%. Mereka juga menekankan pentingnya penandatanganan Traktat
Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara nuklir, penanggulangan
perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya, serta penghormatan
HAM.
