Bid TIK Polda Kepri – Jakarta. Presiden Joko Widodo
mendorong seluruh pihak mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan
negara agar lebih tepat sasaran. Ia meyakini kesejahteraan masyarakat dan
stabilitas perekonomian Indonesia akan semakin kokoh, jika pengawalan tersebut
dapat terwujud.
“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperkokoh stabilitas dan
pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” ujar
Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (26/6/23).
Menurut Presiden Jokowi, pengawalan tersebut perlu dilakukan
sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya. Sehingga hasil dari belanja
negara betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke
rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat. Dan bukanlah untuk membiayai
proses, ini yang hati-hati ya,” jelas Presiden Jokowi.
Sebelumnya ditemukan sejumlah penggunaan keuangan negara
yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Presiden Jokowi mengatakan,
anggaran tersebut ditujukan untuk pengembangan daerah, tetapi habis
dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di
pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi. Ngga
usah saya sebut, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total
anggaran 1,5 miliar (rupiah), 1 miliar (rupiah) untuk perjalanan dinas,”
ujar Presiden Jokowi.
Maka itu, Presiden Jokowi mendorong agar penggunaan anggaran
belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah. Seperti penanganan
kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program
lainnya.
Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan
untuk belanja produk dalam negeri. “Itu pun harus membeli produk-produk
dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan,” tutup Presiden
Jokowi.
